SAMARINDA – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama Ramadan memantik perdebatan publik. Di satu sisi, kebijakan tersebut disebut sebagai langkah efisiensi operasional. Namun di sisi lain, muncul sorotan terhadap pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar untuk satu pejabat.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar, menilai WFA secara konsep memang dapat menekan biaya rutin perkantoran, seperti listrik, air, hingga operasional harian. Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sampai mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau tujuannya efisiensi, tentu bisa dipahami. Tapi jangan sampai pelayanan publik justru terganggu. Hak masyarakat untuk mendapatkan layanan tetap harus menjadi prioritas,” ujarnya, Sabtu (28/2/2026).
Ia menekankan bahwa penerapan WFA harus dibarengi dengan sosialisasi yang jelas dan sistem pelayanan yang adaptif. Tanpa itu, masyarakat bisa kebingungan ketika membutuhkan layanan administrasi.
“Good governance itu menuntut transparansi dan kesiapan sistem. Jangan sampai ASN bekerja dari mana saja, tapi masyarakat tidak tahu harus mengakses layanan ke mana,” katanya.
Sorotan lebih tajam ia arahkan pada kebijakan pengadaan kendaraan dinas dengan nilai fantastis di tengah narasi efisiensi anggaran. Menurutnya, langkah tersebut memunculkan kesan inkonsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Di satu sisi publik diminta memahami WFA sebagai bentuk penghematan. Tapi di sisi lain ada pembelian mobil satu pejabat seharga Rp8,5 miliar. Ini jelas kontradiktif dan melukai rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.
Syaiful mengingatkan bahwa dalam kondisi fiskal yang kerap disebut mengalami tekanan, pemerintah daerah semestinya menunjukkan kepekaan sosial yang tinggi. Ia menilai standar kendaraan dinas kepala daerah tidak harus identik dengan harga miliaran rupiah.
“Mobil dengan harga di bawah Rp1 miliar pun sudah sangat layak untuk menunjang tugas kepala daerah. Yang penting fungsional, bukan simbol kemewahan,” ujarnya.
Ia bahkan memaparkan simulasi manfaat sosial jika anggaran Rp8,5 miliar tersebut dialihkan untuk kebutuhan masyarakat.
“Bayangkan jika dana sebesar itu digunakan untuk menambah honor guru swasta Rp1 juta per bulan. Ratusan orang bisa terbantu. Atau dialokasikan untuk bus sekolah gratis dan infrastruktur lingkungan, dampaknya jauh lebih luas,” jelasnya.
Di tengah ketergantungan pendapatan daerah pada sektor sumber daya alam, ia meminta pemerintah memiliki sense of crisis yang kuat. Menurutnya, empati dalam pengambilan kebijakan anggaran sangat penting agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Fasilitas jabatan itu wajar, tapi harus dalam batas kewajaran. Jangan sampai kebutuhan pejabat lebih diprioritaskan dibanding kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya. (*)
