BERAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2026), di ruang rapat gabungan Sekretariat DPRD Berau.
Agenda ini menjadi bagian krusial dalam siklus pemerintahan daerah, di mana kepala daerah melaporkan capaian kinerja selama satu tahun sebagai bentuk transparansi kepada publik. Dokumen LKPJ sendiri memuat gambaran menyeluruh pelaksanaan program dan kegiatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa LKPJ memiliki peran penting, tidak sekadar laporan formal.
“Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat serta sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, LKPJ merupakan potret utuh kinerja kepala daerah dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, DPRD berkewajiban melakukan evaluasi secara mendalam terhadap isi laporan tersebut.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, pembahasan LKPJ dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur, termasuk kemungkinan pembentukan panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja).
Dedy menjelaskan, hasil pembahasan tersebut nantinya akan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis.
“Dari hasil pendalaman itu nantinya akan lahir rekomendasi berupa catatan-catatan strategis. Isinya bisa berupa saran, masukan, maupun koreksi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa proses ini bukan untuk mencari kelemahan, melainkan menjadi ruang evaluasi bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Rekomendasi DPRD nantinya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah,” tutupnya.
Sebagai hasil akhir, DPRD akan menetapkan keputusan yang berisi catatan strategis sebagai acuan dalam perbaikan kinerja pemerintahan daerah ke depan. (ADV)
