BERAU – Fraksi Partai NasDem DPRD Berau memberikan sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan anggaran daerah dalam rapat pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026. Ketua Fraksi NasDem, Liliansyah, menilai masih terdapat berbagai persoalan teknis di lapangan yang berpengaruh terhadap efektivitas kerja organisasi perangkat daerah (OPD) serta pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam pandangan umumnya, Liliansyah menegaskan bahwa stabilitas kinerja pemerintah daerah harus terus dijaga, terutama di tengah dinamika kebijakan dan penyesuaian fiskal. Ia menyebut, banyak hambatan yang terjadi bukan disebabkan oleh keterbatasan anggaran, melainkan lemahnya pengawasan dan keterlambatan administrasi.
“Pemerintah harus tetap efektif bekerja dan tidak menurun secara kinerja. Maka dari itu, kami meminta Bupati Berau untuk membuat satgas pengawasan,” tegasnya.
Menurutnya, pembentukan satuan tugas pengawasan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana, mengawasi percepatan kegiatan, dan mendeteksi potensi kendala di setiap OPD. Ia mengingatkan bahwa tanpa kontrol yang kuat, keterlambatan kegiatan seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dapat kembali terulang.
NasDem juga menyoroti isu dana transfer pusat yang sering dipersepsikan tertahan. Liliansyah menilai persepsi tersebut harus diluruskan karena dana pusat umumnya berada dalam proses pencairan sesuai mekanisme.
“Kami juga meminta untuk tidak ada lagi alasan uang tertahan, padahal uang tersebut berada dalam pencairan untuk program dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya transparansi dan sistem pengelolaan kas yang lebih tertib agar tidak menimbulkan kekeliruan di publik.
Percepatan tender proyek juga menjadi sorotan penting. Menurut Fraksi NasDem, lambannya proses lelang dapat berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran dan menimbulkan penilaian negatif dari pemerintah pusat.
“Kami meminta pemerintah melakukan lelang secara cepat agar tidak ada lagi pandangan pemerintah pusat bahwa dana kita mengendap,” tegasnya.
Meski banyak memberikan catatan, Fraksi NasDem tetap mengapresiasi OPD yang telah mengelola anggaran dengan baik, terutama yang tidak melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). “Kami mengapresiasi OPD-OPD yang tidak melakukan pemotongan terhadap TPP, karena itu memang menjadi hak bagi penerimanya,” ungkapnya.
Menutup pandangannya, Liliansyah menyoroti Peraturan Daerah (Perda) Pajak yang akan segera disahkan. Ia meminta pemerintah daerah memastikan sosialisasi yang luas dan pengawasan yang ketat.
“Kami meminta Perda pajak disosialisasikan, dan Bupati harus melakukan pengawasan agar tidak terjadi permainan,” pungkasnya. (ADV)
