SAMARINDA – Ketegangan internal DPRD Kalimantan Timur memuncak setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara terbuka menolak hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim periode 2025–2028. Penolakan ini muncul menyusul pengumuman yang dikeluarkan Komisi I DPRD Kaltim, yang dinilai diambil tanpa melibatkan unsur fraksi dan pimpinan dewan yang memiliki kewenangan langsung dalam proses tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Yenni Eviliana, menyampaikan bahwa keputusan tersebut mengejutkan karena diputuskan tanpa koordinasi dengan pihak-pihak yang secara struktural seharusnya dilibatkan, termasuk Ketua Komisi I yang berasal dari PKB.
“Keputusan ini jelas sepihak. Baik pimpinan, ketua fraksi, maupun ketua komisi tidak pernah diajak berkoordinasi. Walaupun Ketua Komisi I sedang sakit, seharusnya komunikasi tetap dilakukan. Keputusan penting seperti ini tidak bisa diambil secara individual,” tegas Yenni saat ditemui pada Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, ketidakterlibatan PKB dalam tahap akhir penentuan nama-nama calon komisioner merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kolektif-kolegial yang menjadi dasar kerja DPRD. Ia menilai proses tersebut rawan menimbulkan preseden buruk dalam pengambilan keputusan strategis.
Yenni menegaskan bahwa meskipun pengumuman telah terlanjur dipublikasikan luas, Fraksi PKB tetap menolak hasil tersebut.
“Kami menolak keras. Tidak ada koordinasi sama sekali, jadi kami minta agar keputusan ini ditinjau ulang,” ujarnya.
Penolakan serupa datang dari Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, ia menyatakan keberatan terhadap proses seleksi yang dianggap tidak transparan dan bahkan mengandung unsur diskriminasi.
“Fraksi PKB menolak dengan tegas pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPID Kaltim,” tulis Damayanti.
Ia menyoroti bahwa perwakilan PKB di unsur pimpinan DPRD dan Ketua Komisi I sama sekali tidak dilibatkan.
“Kami tidak diberi kesempatan menyampaikan pandangan. Saya merasa ini bentuk diskriminasi terhadap saya sebagai satu-satunya ketua fraksi perempuan,” ujarnya. (*/)
