SAMARINDA –Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi mengesahkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur untuk masa bakti 2025–2030.
Pengesahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: Skep-146/DPP/Golkar/I/2026 yang ditetapkan pada 16 Januari 2026.
Surat keputusan itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Sarmuji, sekaligus menandai berakhirnya seluruh tahapan organisasi hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Kalimantan Timur.
Kepengurusan ini merupakan buah dari Musda XI yang digelar pada 19 Juli 2025 lalu. Dalam forum tertinggi partai di tingkat provinsi tersebut, Rudy Mas’ud kembali dipercaya memimpin Golkar Kaltim untuk periode kedua setelah seluruh peserta Musda menyatakan dukungan secara aklamasi.
Musda Golkar Kaltim yang selama ini dikenal penuh dinamika dan rivalitas internal justru berlangsung relatif kondusif pada periode ini. Meski sejumlah nama sempat mencuat sebagai bakal calon ketua, hingga batas akhir pengembalian berkas administrasi tidak satu pun yang mendaftarkan diri. Kondisi tersebut mengantarkan Rudy Mas’ud terpilih tanpa perlawanan.
Kuatnya posisi Rudy Mas’ud sebagai Gubernur Kalimantan Timur dinilai menjadi faktor utama yang mempersatukan dukungan kader di berbagai tingkatan, sekaligus memperkuat soliditas internal partai berlambang pohon beringin di Benua Etam.
Struktur Inti Kepengurusan
Dalam SK DPP tersebut, susunan pimpinan inti DPD Golkar Kaltim ditetapkan sebagai berikut:
Ketua: Rudy Mas’ud
Sekretaris: Muhammad Husni Fahruddin
Bendahara: Khairuddin
Sementara itu, posisi Wakil Ketua diisi oleh sejumlah kader senior dan potensial, antara lain:
Bidang Pemenangan Pemilu: Hasanuddin Mas’ud
Bidang Penguatan Ideologi dan Kekaryaan: Sarkowi V Zahri
Bidang Kebijakan Politik, Pembangunan, dan Kesejahteraan: Sabir Nawir
Bidang Organisasi dan Keanggotaan: Muhammad Fathurazzi
Bidang Kaderisasi: Arief Rahman Hakim
Penguatan Mesin Elektoral Daerah
Untuk mengoptimalkan kerja pemenangan Pemilu, Golkar Kaltim juga menetapkan koordinator pemenangan di seluruh kabupaten/kota. Mereka akan menjadi ujung tombak konsolidasi elektoral di daerah masing-masing, mulai dari Samarinda hingga Mahakam Ulu.
Selain itu, sejumlah posisi strategis turut diisi, seperti:
Wakil Ketua Bidang Eksekutif/Legislatif: Andi Syamsul Bakhri Tanri
Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM: Yusuf Mustofa
Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga (AMPG): Sayid Muziburrahman
Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Semi Permatasari
Representasi Kader yang Inklusif
Secara keseluruhan, terdapat 132 nama pengurus yang tercantum dalam SK DPP. Kepengurusan ini merepresentasikan berbagai unsur, mulai dari tokoh politik, tokoh agama, profesional, mantan birokrat, hingga kader muda. Seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim juga ditempatkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Sekretaris DPD Golkar Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menegaskan bahwa penyusunan kepengurusan kali ini mengedepankan kesinambungan dan stabilitas organisasi.
“Komposisi kepengurusan ini mencerminkan prinsip keberlanjutan, dengan memadukan kader senior dan junior. Seluruh pengurus harus memenuhi prinsip PDLT Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela serta tetap mengakomodasi kearifan lokal dan kepentingan daerah sesuai AD/ART dan juklak partai,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Ayub itu juga menegaskan komitmen Golkar dalam menjaga demokrasi internal partai.
“Setiap kader memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih, bersuara dan disuarakan. Prinsip demokrasi internal ini akan terus kami jaga,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, DPD Golkar Kaltim dijadwalkan menggelar rapat pleno sebagai langkah awal konsolidasi kepengurusan, sekaligus mempersiapkan Musda tingkat kabupaten/kota dan proses penjaringan calon kepala daerah di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (*)
