BERAU – Kekosongan sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mendapat perhatian serius dari DPRD. Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, mendesak agar posisi-posisi strategis tersebut segera diisi demi menjaga stabilitas birokrasi.
Ia menilai, kondisi jabatan yang dibiarkan kosong berpotensi menghambat jalannya pemerintahan, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, meskipun tugas-tugas administratif masih bisa dijalankan oleh pejabat pelaksana, kewenangan yang dimiliki tetap terbatas dibandingkan pejabat definitif.
“Secara administrasi mungkin tetap berjalan, tapi akan jauh lebih optimal jika jabatan tersebut diisi pejabat definitif. Karena itu, posisi yang kosong harus segera diisi,” ujarnya.
Saat ini, terdapat lima jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum terisi. Kekosongan tersebut terjadi setelah pejabat sebelumnya berpindah tugas ke instansi lain, sementara belum tersedia aparatur dengan kualifikasi eselon yang sesuai untuk menggantikan.
Adapun posisi yang masih lowong meliputi Dinas Pangan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Dinas Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta jabatan Sekretaris DPRD Berau.
Menanggapi kondisi tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau telah mengambil langkah dengan membuka proses seleksi terbuka atau lelang jabatan.
Elita menegaskan, beberapa posisi yang kosong memiliki peran sangat vital, seperti Satpol PP yang berkaitan langsung dengan ketertiban umum, serta DPPKBP3A yang menjadi ujung tombak dalam perlindungan perempuan dan anak.
“Posisi-posisi ini tidak bisa dianggap sepele. Harus diisi oleh orang yang benar-benar siap mengabdi dan mampu mengambil keputusan dengan baik,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen bagi setiap pejabat yang menduduki jabatan strategis. Menurutnya, aparatur harus memiliki kesiapan untuk ditempatkan di mana saja serta mampu bekerja secara maksimal demi mencapai target kinerja.
Komitmen tersebut dinilai menjadi kunci dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Yang terpenting adalah kesiapan dan dedikasi. Di mana pun ditempatkan, harus siap bekerja secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (ADV)
