BERAU – DPRD Berau menaruh perhatian serius terhadap meningkatnya interaksi berbahaya antara warga dan buaya di kawasan pesisir serta bantaran sungai. Situasi ini dinilai tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan insidental, melainkan sudah menjadi isu keselamatan publik yang mendesak untuk segera ditangani.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, menegaskan bahwa kemunculan buaya yang semakin mendekati permukiman, khususnya di Kecamatan Tabalar, menunjukkan perlunya langkah terpadu dan terukur dari seluruh pihak terkait.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada persepsi terhadap sektor pariwisata daerah, tetapi sudah menyentuh keamanan warga dalam aktivitas sehari-hari.
Ia mengaku menerima laporan adanya warga yang diserang buaya saat berada di sekitar rumah.
“Peristiwanya nyata dan terjadi di lingkungan permukiman. Ini menandakan ruang interaksi antara manusia dan satwa liar semakin sempit dan perlu perhatian serius,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tanpa penanganan yang sistematis, konflik ini berpotensi menimbulkan korban jiwa serta memicu keresahan sosial yang lebih luas.
Sebagai satwa dilindungi, buaya memang merupakan bagian dari ekosistem alami sungai dan pesisir Berau. Namun, Gideon menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan satwa dan jaminan keselamatan manusia.
“Konservasi tetap penting, tetapi perlindungan warga tidak boleh diabaikan. Ketika populasinya mulai mengganggu dan membahayakan, perlu ada pengelolaan yang jelas,” tegasnya.
Ia mendorong instansi teknis bersama lembaga konservasi untuk melakukan kajian populasi, pemetaan zona rawan, serta menyiapkan opsi relokasi maupun penangkaran sebagai solusi jangka panjang.
Selain itu, ia menilai edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci pencegahan. Warga yang tinggal di sekitar aliran sungai perlu dibekali pemahaman mengenai pola hidup berdampingan dengan satwa liar serta langkah mitigasi risiko.
Beberapa upaya yang dinilai penting antara lain pemasangan rambu peringatan di titik rawan, sosialisasi aktivitas aman di sekitar perairan, peningkatan pengawasan di jalur kemunculan buaya, hingga sistem pelaporan cepat jika terjadi penampakan di area permukiman.
“Penanganan ini tidak bisa parsial. Pemerintah daerah, aparat kampung, hingga masyarakat harus bersinergi untuk mencegah konflik berulang,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa jika persoalan ini dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada aspek keselamatan, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan citra daerah yang selama ini bertumpu pada sektor wisata dan potensi alam.
“Kami berharap dalam waktu dekat ada koordinasi lintas sektor yang konkret, sehingga penanganan konflik manusia dan satwa liar dapat dilakukan secara terencana tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan maupun rasa aman masyarakat,” tutupnya. (ADV)
