BERAU – Lambannya proses perizinan galian C di Kabupaten Berau mulai memunculkan dampak sosial yang serius. Aktivitas tambang material yang belum juga mendapat kepastian membuat ratusan sopir dump truk dan pekerja sektor pendukung kehilangan peluang kerja.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan persoalan tersebut tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai urusan administratif. Menurutnya, ketidakjelasan perizinan telah berimbas langsung pada kondisi ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas galian C.
Ia menjelaskan, selama ini sektor tersebut menjadi salah satu sumber nafkah bagi banyak warga, terutama sopir dump truk serta pekerja yang terlibat dalam kegiatan pengangkutan dan pengolahan material.
“Masalahnya bukan sekadar dokumen perizinan. Banyak warga yang hidup dari aktivitas ini. Ketika kegiatan berhenti karena izin belum jelas, otomatis penghasilan mereka juga ikut terhenti,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, sekitar 200 komunitas sopir dump truk kini tidak dapat beroperasi akibat belum adanya kepastian izin. Kondisi itu dinilai cukup memprihatinkan karena sebagian besar sopir mengandalkan pendapatan harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Jumlahnya kurang lebih 200 komunitas sopir dump truk yang terdampak. Angka ini tentu tidak kecil, karena di balik para sopir tersebut ada keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan perizinan tersebut, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan.
Menurutnya, jika dibiarkan terlalu lama, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat kecil yang bergantung pada sektor tersebut.
“Kalau sudah menyangkut ekonomi masyarakat dan lapangan pekerjaan, persoalan izin galian C ini tidak boleh berlarut-larut. Harus ada solusi yang jelas dari pemerintah daerah,” tutupnya. (ADV)
