JAKARTA – Muhammad Mardiono resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025–2030 melalui keputusan aklamasi pada Muktamar ke-10 di Jakarta. Penetapan ini berlangsung di tengah kericuhan yang menyebabkan sejumlah kader mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit.
Mardiono menegaskan keputusan aklamasi diambil untuk menjaga keberlangsungan forum yang dianggap sudah memasuki kondisi darurat.
“Dalam demokrasi tidak boleh dicederai oleh tindakan yang tidak konstitusional. Karena itu, langkah cepat perlu diambil agar Muktamar tetap berjalan,” ujarnya, Sabtu (27/9/25).
Menurut Mardiono, sekitar 80 persen peserta menyatakan setuju dengan keputusan percepatan pemilihan. Pimpinan sidang, Amir Uskara, memastikan palu diketuk setelah seluruh peserta sepakat.
“Saya bacakan, saya minta kesepakatan. Mereka setuju, dan saya ketuk palu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dinamika memang sempat memanas saat membahas tata tertib, namun keputusan final sudah diambil sebelum kericuhan kembali terjadi.
Kembali, Mardiono menekankan dirinya tidak pernah menyatakan maju sebagai calon ketua umum ataupun membentuk tim sukses. Dukungan, katanya, datang langsung dari mayoritas pengurus wilayah melalui forum Rakerwil dan Rapimwil.
“Kalau memang organisasi ini memanggil, itu sudah menjadi kewajiban saya,” katanya.
Terkait bentrokan yang terjadi, ia memastikan kasus akan ditindaklanjuti secara hukum. Terdapat CCTV, menurutnya polisi tentu akan melakukan penyelidikan.
“Kami sudah tahu sejak dua minggu terakhir ada kelompok yang ingin mengambil alih secara ilegal,” tegasnya.
Muktamar X juga menyepakati pembentukan tim formatur yang terdiri atas lima perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan tiga dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Tim ini akan mendampingi Mardiono menyusun struktur kepengurusan baru. Selanjutnya, rangkaian acara dijadwalkan berlanjut dengan bimbingan teknis pada Senin (29/9/2025).
Sejak berdiri pada 1973, PPP diketahui tidak pernah mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam setiap Muktamar, termasuk pada forum ke-10 kali ini. (Redaksi)
