BERAU – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, kembali menegaskan perlunya langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah maupun pemerintah kampung untuk memperkuat kemampuan finansial di tengah keterbatasan anggaran.
Menurutnya, kondisi pemotongan anggaran yang berlangsung saat ini harus dijadikan titik balik dalam upaya membangun kemandirian ekonomi di tingkat daerah maupun kampung.
Elita menekankan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pendapatan Asli Kampung (PAK) menjadi kunci utama agar pembangunan tetap berjalan. Ia mengingatkan bahwa setiap kampung memiliki kekuatan ekonomi yang bisa dikembangkan, baik melalui sektor wisata, pertanian, perikanan, maupun produk kreatif masyarakat.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk dapat menggali Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dan pemerintah kampung menggali potensi Pendapatan Asli Kampung (PAK),” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pemotongan anggaran “tergolong lumayan” dan perlu direspons dengan percepatan inovasi pendapatan.
Selain itu, Elita juga menggarisbawahi peran penting perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Berau. Ia menilai bahwa pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) harus dilakukan secara berkala, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat kampung. Menurutnya, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang tidak boleh diabaikan.
“Kami juga meminta keterlibatan perusahaan-perusahaan untuk rutin memberikan CSR kepada masyarakat di perkampungan untuk kemajuan kampung,” tegasnya.
Tidak hanya perusahaan swasta, Perusahaan Daerah (Perusda) Berau juga diminta untuk memperkuat kontribusi mereka. Elita menilai Perusda memiliki kewajiban moral untuk meningkatkan kinerja dan menghasilkan laba yang dapat menopang keuangan daerah, terutama ketika anggaran pemerintah sedang terbatas. Lebih lanjut, ia mendorong terwujudnya kerja sama lintas sektor agar berbagai kendala anggaran dapat dihadapi secara kolektif. Menurut Elita, kolaborasi adalah langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan memastikan pelayanan masyarakat tetap optimal.
“Maka kami mengajak kolaborasi untuk lintas sektor, agar anggaran yang terbatas ini dapat teratasi,” katanya.
Menutup pernyataannya, Elita memastikan bahwa DPRD Berau akan terus melakukan fungsi pengawasan sekaligus mendorong pemerintah daerah agar lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan alternatif.
“Kami mengajak seluruh pihak pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk saling bersinergi demi mewujudkan pembangunan kampung yang lebih maju dan mandiri,” tandasnya. (ADV)
