Minta Contoh Malinau, Ratna Minta CSR Perusahaan dimaksimalkan untuk Pembangunan Daerah

BERAU – Anggota DPRD Berau, Ratna, menilai potensi kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Berau masih belum dimanfaatkan secara optimal. Ia mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam mengelola dan mengarahkan dana CSR untuk mendukung pembangunan.

Menurutnya, dengan jumlah perusahaan yang mencapai ratusan, Berau memiliki peluang besar untuk memperkuat pembiayaan program daerah tanpa harus bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, hingga saat ini, kontribusi tersebut dinilai belum terkoordinasi dengan baik.

Ratna mencontohkan keberhasilan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dalam membangun sinergi dengan sektor swasta. Ia menyebut daerah tersebut mampu melaksanakan kegiatan berskala besar dengan memanfaatkan dana CSR secara maksimal.

“Malinau bisa menggelar sebuah event besar dengan nilai anggaran mencapai Rp8 miliar hanya dari CSR perusahaan, tanpa melibatkan dana APBD sama sekali,” ungkapnya.

Ia menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha dapat memberikan dampak signifikan bagi pembangunan daerah.

Ratna menyayangkan kondisi Berau yang memiliki jumlah perusahaan lebih banyak, namun belum mampu mengonsolidasikan potensi CSR secara kolektif.

“Berau memiliki ratusan perusahaan. Kalau dikelola dengan baik dan terkoordinasi, tentu CSR ini bisa sangat membantu pembangunan daerah tanpa harus membebani APBD,” jelasnya.

Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Berau agar segera menyusun sistem pengelolaan CSR yang lebih terstruktur, transparan, dan terintegrasi dengan program pembangunan daerah.

Dengan mekanisme yang jelas, kontribusi perusahaan diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang telah direncanakan.

Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan, di mana perusahaan dapat berperan aktif dalam pembangunan.

“Jadi pemerintah daerah dapat lebih fokus mengalokasikan APBD ke sektor lain yang belum tersentuh dukungan CSR,” tandasnya. (ADV)