SAMARINDA – Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-10 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Timur resmi digelar pada Rabu (4/2/2026) di Hotel Aston Kota Samarinda. Pada hari pertama pelaksanaan Muswil, kepengurusan DPW PPP Kaltim periode sebelumnya secara resmi dinyatakan demisioner.
Demisioner Ketua DPW PPP Kaltim, Gamalis, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Muswil berjalan dengan lancar dan kondusif. Meski terdapat satu peserta yang memilih abstain, hal tersebut dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi internal partai.
“Semua rangkaian diterima dengan cukup baik, memang hanya ada satu yang abstain tapi tidak menolak. Tapi itulah kembang-kembang demokrasi,” ujar Gamalis kepada awak media, Rabu (4/2/2026).
Menurut Gamalis, proses demokrasi dalam tubuh PPP selalu membuka ruang perbedaan pendapat. Ia menegaskan bahwa dinamika tersebut merupakan hal yang wajar dan justru menunjukkan bahwa mekanisme organisasi berjalan sebagaimana mestinya.
“Itulah demokrasi di dalam PPP dan itu sangat wajar. Biasanya nanti nama yang muncul itu terpilih, tapi bisa juga nama melebihi satu,” katanya.
Terkait proses pemilihan Ketua DPW PPP Kaltim yang baru, Gamalis mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru satu nama yang mengemuka dalam bursa calon. Namun demikian, ia meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil resmi dari tim formatur.
“Sampai saat ini baru satu nama yang muncul. Sehingga silakan ditunggu hasilnya nanti dari Ketua Formatur yang merupakan utusan dari pengurus pusat PPP,” jelasnya.
Gamalis juga memastikan bahwa dirinya bersama jajaran pengurus lama telah resmi demisioner sejak hari pertama Muswil. Ia optimistis kepengurusan baru DPW PPP Kaltim akan segera terbentuk dalam waktu dekat.
“Kami telah demisioner dan nama-nama pengurus baru insya Allah dalam lima hari ini akan selesai. Semoga ke depan dapat melakukan kerja-kerja lebih untuk mengembalikan kursi yang hilang,” ucap Gamalis.
Lebih lanjut, Gamalis memaparkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Ketua DPW PPP Kaltim. Di antaranya adalah telah mengikuti Latihan Kader Utama (LKU), tidak pernah terpidana, pernah menjadi pengurus harian DPW atau DPC, serta memiliki masa keanggotaan minimal lima tahun.
Ia berharap seluruh proses formatur dapat rampung sebelum 11 Februari 2026, mengingat PPP akan menghadapi agenda nasional berupa Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
“Semoga sebelum tanggal 11 Februari 2026 ini selesai, apalagi ada agenda Mukernas PPP. Nanti hasil dari formatur lain akan disampaikan melalui Zoom kepada Ketua Formatur,” pungkasnya.
Muswil ke-10 PPP Kaltim ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi partai untuk memperkuat struktur organisasi dan menyiapkan langkah strategis menghadapi agenda politik ke depan. (*)
