BERAU – Pemanfaatan Anggaran Dana Kampung (ADK) kembali menjadi sorotan setelah Anggota Komisi II DPRD Berau DPRD Berau, Gideon Andris, menemukan sejumlah kampung di wilayah hulu Kelay belum memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu contoh mencolok adalah Kampung Long Suluy, yang hingga kini masih bergantung pada bantuan perusahaan sekitar untuk penyediaan air bersih.
Gideon, legislator asal Dapil 4, menilai situasi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyusunan prioritas anggaran di tingkat kampung. Ia menegaskan bahwa ADK semestinya digunakan secara mandiri oleh pemerintah kampung untuk memenuhi kebutuhan fundamental warga, bukan menunggu intervensi pihak luar.
“Kami melihat kebutuhan utama seperti air bersih justru tidak dikerjakan menggunakan ADK. Padahal ini kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan dana perusahaan untuk pembangunan fasilitas yang seharusnya menjadi program ADK adalah bukti bahwa perencanaan di tingkat kampung belum berjalan optimal. Ia meminta pemerintah kampung meninjau kembali arah pembangunan agar lebih berpihak pada kebutuhan yang mendesak.
“Fasilitas air bersih itu malah dibangun memakai anggaran perusahaan. Ini menunjukkan ADK belum diarahkan secara optimal,” tegasnya.
Gideon juga menilai kampung-kampung di hulu Kelay memiliki potensi alam yang dapat menjadi modal utama pembangunan. Dengan ketersediaan air dan kondisi geografis yang mendukung, infrastruktur air bersih seharusnya dapat menjadi prioritas utama dalam penggunaan ADK.
“Wilayah hulu Kelay punya potensi besar, terutama sumber daya air. Semestinya ini bisa jadi basis pembangunan yang dibiayai ADK,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa ADK merupakan instrumen penting untuk pemerataan pembangunan hingga wilayah terpencil. Karena itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP-K) harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat.
“Ke depan kami berharap pemerintah kampung lebih matang dalam menentukan prioritas. Kebutuhan dasar warga harus ditempatkan di urutan pertama,” tuturnya.
Gideon menambahkan, pemerintah daerah perlu meningkatkan pendampingan bagi kampung-kampung di hulu agar pengelolaan ADK selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah ADK memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Ini penting agar pembangunan kampung berjalan merata,” pungkasnya. (ADV)
