NASIONAL – Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) menilai bahwa peningkatan kualitas literasi politik pemilih muda masih menghadapi tantangan besar, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Minimnya akses informasi dan terbatasnya aktivitas pendidikan pemilih membuat kelompok pemilih pemula di daerah terpencil berada pada posisi yang kurang diuntungkan dibandingkan daerah perkotaan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Pendidikan Pemilih dan Pengawas Partisipatif Pengurus Pusat PDB, Muhammad Izzatullah, yang menegaskan bahwa pemerataan akses edukasi politik menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga kini.
Menurutnya, pemilih muda di berbagai daerah masih menunjukkan tingkat pemahaman yang timpang.
“Kesenjangan literasi politik antara pusat kota dan wilayah 3T masih sangat terasa. Banyak pemilih pemula di daerah terpencil bahkan belum memahami hak dasar mereka dalam proses pemilu,” ujarnya.
PDB menemukan bahwa sebagian besar pemilih muda di wilayah terpencil hanya menerima informasi politik dari sumber terbatas, bahkan ada yang hanya mengandalkan cerita dari orang-orang di sekitar mereka. Kondisi ini dinilai berdampak pada rendahnya kualitas partisipasi.
“Informasi yang mereka dapatkan sering kali sangat minimal dan tidak berimbang. Ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilih kita belum menjangkau semua kelompok secara merata,” katanya.
Izzatullah menekankan bahwa kegiatan pendidikan pemilih tidak boleh hanya berfokus pada daerah dengan infrastruktur memadai. Ia menyebut demokrasi yang sehat harus dibangun dari partisipasi yang setara, termasuk bagi pemilih muda yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
“Materi edukasi politik harus dibawa langsung ke daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh. Pulau kecil, daerah pegunungan, dan komunitas di wilayah terisolasi juga punya hak untuk mendapatkan pemahaman politik yang layak,” ungkapnya.
PDB juga mendorong agar metode penyuluhan dibuat lebih adaptif. Model seminar formal dinilai tidak selalu cocok untuk daerah yang memiliki kultur berbeda. Menurut Izzatullah, pendekatan berbasis komunitas merupakan strategi yang lebih efektif.
“Melibatkan tokoh adat, komunitas pemuda, atau kegiatan sosialisasi berbasis aktivitas sehari-hari sering kali jauh lebih diterima. Pendekatannya harus disesuaikan dengan karakter lokal,” jelasnya.
Selain itu, kolaborasi lintas lembaga disebut sangat diperlukan agar program pendidikan pemilih tidak hanya dilakukan menjelang pemilu. PDB menilai keberlanjutan program menjadi faktor penting yang selama ini kurang diperhatikan.
Meski digitalisasi materi edukasi dianggap penting, Izzatullah mengingatkan bahwa pendekatan teknologi tidak bisa menjadi satu-satunya solusi.
“Internet memang mempermudah akses, tetapi ada wilayah yang bahkan sinyal pun tidak stabil. Karena itu, pendekatan luring tetap wajib menjadi prioritas,” tegasnya.
PDB berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komitmen untuk menghadirkan pendidikan pemilih yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda di wilayah yang selama ini terabaikan. (*)
