BERAU – Anggota DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menyatakan dukungannya terhadap rencana pengurangan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau pada tahun anggaran 2026. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah realistis mengingat kondisi keuangan daerah yang mengalami pemangkasan dan menuntut efisiensi di seluruh sektor.
Rudi menjelaskan bahwa DPUPR selama ini memang selalu mendapatkan porsi anggaran terbesar karena identik dengan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya tinggi. Namun, ketika daerah dihadapkan pada kebutuhan untuk menekan belanja, pembagian anggaran harus kembali mempertimbangkan skala prioritas secara menyeluruh dan proporsional.
Menurutnya, tidak sedikit proyek yang masih dilaksanakan meski sebenarnya belum mendesak. Ia menyoroti beberapa perbaikan fasilitas yang kondisinya masih layak, tetapi tetap diganti atau dibangun ulang tanpa urgensi yang jelas.
“Kalau fasilitasnya masih baik lalu dibongkar dan dibangun lagi, itu tidak elok. Itu sama saja membuang anggaran, sementara banyak OPD lain mengeluh kekurangan dana,” tegasnya.
Meskipun mendukung penyesuaian anggaran untuk DPUPR, Rudi menekankan bahwa kebijakan efisiensi ini harus berlaku merata bagi semua OPD. Tidak ada dinas yang mendapat pengecualian, termasuk sektor kesehatan maupun pendidikan.
“Jadi tidak ada yang selamat dari efisiensi. Termasuk TPP nakes dan guru juga pasti terkena pemotongan,” jelasnya.
Ia berharap kondisi ini menjadi momentum bagi setiap OPD untuk lebih selektif, kreatif, dan cermat dalam menyusun rencana kegiatan. Dengan pengelolaan yang matang, program yang benar-benar prioritas tetap dapat berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas.
Rudi menambahkan bahwa saat ini DPRD dan Pemkab Berau masih terus melakukan pembahasan intensif terkait sektor mana saja yang akan disesuaikan anggarannya. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pengurangan tidak mengganggu pelayanan publik maupun pembangunan yang bersifat mendesak.
“Soal pengurangan di OPD ini juga sedang kita bahas bersama Pemkab. Kalau dikurangi, apa saja yang dipangkas dan kegiatan mana yang harus dibatasi juga ikut dikaji,” tandasnya. (ADV)
