SAMARINDA – Rencana pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dengan anggaran mencapai Rp8,5 miliar menuai perhatian publik. Kebijakan tersebut memicu perdebatan mengenai urgensi dan prioritas penggunaan anggaran daerah di tengah berbagai kebutuhan pembangunan.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, angkat bicara terkait polemik tersebut. Ia menyatakan hingga saat ini dirinya justru belum menerima fasilitas kendaraan dinas dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa kendaraan mewah telah digunakan untuk kepentingan pribadi.
Rudy menegaskan, pengadaan mobil dinas bukan semata-mata soal kemewahan, melainkan menyangkut representasi daerah di tingkat nasional maupun internasional.
Ia mengaitkan kebutuhan tersebut dengan posisi strategis Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, sebagai daerah penyangga ibu kota negara yang baru, Kaltim harus mampu menampilkan citra yang sepadan saat menerima tamu penting.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim,” ungkapnya.
Terkait spesifikasi kendaraan, Rudy menjelaskan bahwa mobil yang diadakan berkapasitas mesin 3.000 cc dan pengadaannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa proses tersebut tidak dilakukan secara sembarangan.
“Mobil yang diadakan itu hanya 3.000 cc. Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri,” jelasnya. (*)
