SAMARINDA – Anggota DPR RI, Syafruddin, mengkritisi rencana pengadaan mobil dinas dengan nilai anggaran sekitar Rp8,5 miliar untuk Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Sorotan itu disampaikannya di tengah kebijakan pemerintah pusat yang tengah mendorong penghematan belanja serta pengetatan penggunaan anggaran negara.
Menurut Syafruddin, setiap rencana pengadaan barang, khususnya yang bernilai besar, seharusnya didahului dengan kajian menyeluruh terkait urgensi dan kebutuhan nyata di lapangan. Ia menilai, pembelian kendaraan dinas baru perlu dipertimbangkan secara matang, terutama jika armada yang tersedia masih dalam kondisi baik dan layak digunakan.
“Kita harus melihat urgensinya dulu. Kalau yang ada masih bisa dipakai, kenapa harus beli yang baru?” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul seiring arahan Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi belanja pemerintah, termasuk penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Dalam situasi fiskal yang menuntut kehati-hatian, Syafruddin mengingatkan agar kebijakan pengeluaran anggaran tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Ia menilai, pembelian kendaraan dinas dengan nilai miliaran rupiah berpotensi memicu kritik publik, terlebih ketika pemerintah sedang melakukan pengetatan anggaran di berbagai sektor.
“Sekarang banyak yang berteriak soal efisiensi dan pengurangan alokasi TKD. Masa harus memaksakan kehendak untuk pengadaan kendaraan baru?” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Syafruddin juga mengimbau seluruh pejabat, baik di ranah eksekutif maupun legislatif, untuk menunjukkan sikap bijak dan menahan diri dalam penggunaan anggaran negara. Ia menekankan pentingnya empati terhadap kondisi masyarakat serta komitmen terhadap prinsip efisiensi yang telah dicanangkan pemerintah.
“Saran saya sebagai wakil rakyat, para pejabat harus bisa menahan diri dalam menyediakan kendaraan yang menjadi penunjang mobilitas pimpinan. Mari kita membuka hati melihat realita hari ini,” pungkasnya. (*)
