BERAU – Di tengah kebijakan penghematan anggaran daerah, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mendorong lahirnya terobosan dalam perencanaan pembangunan. Ia menilai keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan terhambatnya program prioritas, melainkan momentum untuk merancang pola kerja yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Sumadi mengusulkan agar pembangunan fisik, seperti peningkatan jalan dan drainase, tidak lagi direncanakan secara parsial. Menurutnya, perangkat daerah seperti TAPD dan DPUPR dapat menyatukan sejumlah pekerjaan dalam satu paket berbasis kawasan agar hasilnya lebih optimal.
“Di situasi efisiensi seperti sekarang, perlu pendekatan berbeda. Kalau ada perbaikan jalan atau drainase, sebaiknya disatukan dalam satu paket kawasan, misalnya satu lingkungan seperti di Kelurahan Rinding,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pola paket kawasan akan membuat penanganan infrastruktur lebih menyeluruh dalam satu wilayah, sehingga dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibanding pengerjaan terpisah yang manfaatnya sering kali kurang signifikan.
“Kalau dikerjakan terpisah-pisah, hasilnya tidak maksimal. Tapi kalau satu lingkungan ditata sekaligus, perubahan dan manfaatnya lebih jelas terlihat,” katanya.
Selain memberi dampak lebih luas, sistem ini juga diyakini mampu mengurangi biaya administrasi dan mempercepat proses pelaksanaan di lapangan. Bagi Sumadi, efisiensi bukan soal memangkas anggaran semata, tetapi bagaimana mengatur strategi agar pembangunan tetap berjalan dengan kualitas terjaga.
“Efisiensi itu bukan menurunkan mutu, melainkan memperbaiki cara kerja supaya lebih efektif,” tegasnya.
Tak hanya menyoroti infrastruktur, Sumadi juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi kampung melalui kolaborasi lintas sektor. Ia mendorong sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan perusahaan yang beroperasi di Berau, baik dari sektor tambang maupun perkebunan.
Menurutnya, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perlu diarahkan pada kegiatan produktif yang benar-benar memberdayakan masyarakat desa, seperti pengembangan kebun kampung.
“Kami berharap CSR perusahaan bisa difokuskan pada pemberdayaan. Misalnya, dari puluhan hingga ratusan kampung, masyarakatnya memiliki kebun produktif yang dikelola bersama,” ungkapnya.
Ia menilai skema tersebut dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam meningkatkan pendapatan warga sekaligus membuka lapangan kerja. Sumber pendanaannya pun dapat diperluas, termasuk melalui dukungan Baznas.
“Pendanaan bisa melalui CSR maupun Baznas. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga penyerapan tenaga kerja di kampung,” jelasnya.
Sumadi menyebut, konsep kebun produktif telah diterapkan di sejumlah wilayah pesisir Berau dan menunjukkan hasil positif dalam memperkuat ekonomi lokal. Ia berharap model serupa dapat dikembangkan di kampung-kampung lain.
“Di tengah efisiensi anggaran, inovasi dan sinergi menjadi kunci. Dengan pola yang tepat, pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (ADV)
