BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menyoroti belum optimalnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap peningkatan perekonomian daerah. Ia menegaskan bahwa pembentukan BUMD tidak boleh hanya sebatas pemenuhan keberadaan institusi, tetapi harus mampu menghadirkan nilai tambah yang nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah BUMD yang saat ini beroperasi belum menunjukkan performa signifikan sesuai dengan tujuan awal pendiriannya. Kondisi tersebut dinilai menghambat upaya daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan ekonomi.
“Kami menyoroti soal BUMD yang belum berdampak positif bagi perekonomian daerah. BUMD itu tidak boleh hanya terbentuk untuk eksistensi, tetapi harus memberikan hasil yang konkret bagi PAD serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, setiap BUMD seharusnya memiliki rencana bisnis jangka menengah dan panjang, serta indikator kinerja yang jelas. Tanpa perencanaan dan evaluasi berkala, BUMD hanya akan menjadi beban keuangan daerah, bukan menjadi motor penggerak ekonomi sebagaimana mandat undang-undang.
“Kami ingin melihat bagaimana strategi bisnis mereka berjalan, bagaimana manajemennya memastikan perusahaan daerah ini dapat bersaing, dan bagaimana mereka mampu menghasilkan profit. Jangan sampai anggaran daerah terus masuk, tetapi tidak ada perkembangan yang bisa dirasakan,” ujarnya.
Sutami juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan BUMD, terutama di sektor-sektor potensial seperti pariwisata, energi, perdagangan, dan jasa. Menurutnya, Berau memiliki banyak peluang ekonomi yang bisa ditangkap, namun BUMD harus dikelola secara profesional dan berbasis kompetensi.
Selain itu, ia mendorong agar pemerintah daerah melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh BUMD yang ada. Jika ditemukan unit usaha yang tidak memiliki prospek atau tidak menunjukkan perkembangan signifikan dalam jangka waktu tertentu, maka opsi restrukturisasi atau revitalisasi harus dipertimbangkan.
“Yang penting, keberadaannya harus memberi manfaat bagi daerah, bukan sebaliknya,” tuturnya.
Ia berharap, ke depan BUMD dapat menjadi pilar penting dalam memperkuat struktur ekonomi Berau. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, BUMD diyakini dapat menjadi sumber PAD yang signifikan sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
“Jika dikelola dengan benar, BUMD bisa menjadi motor ekonomi yang mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Berau,” pungkasnya. (ADV)
