BERAU – Penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian serius DPRD Berau. Salah satunya disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat Perjuangan DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, yang menilai kondisi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemampuan fiskal sekaligus membenahi arah perencanaan anggaran.
Rudi menyebutkan bahwa dana transfer pusat, terutama Dana Bagi Hasil (DBH), selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam struktur APBD Berau. Dengan adanya prediksi penurunan, pemerintah daerah harus menyiapkan strategi agar program prioritas tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu.
“Kami menyoroti adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi ini tentu menjadi tantangan, tetapi sekaligus momentum untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah,” ujarnya beberapa waktu lalu dalam Rapat Paripurna.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih fokus pada penyusunan APBD yang berkualitas dan tepat sasaran. Artinya, seluruh belanja harus diarahkan pada kebutuhan prioritas, efisiensi program, serta penyelarasan antara rencana pembangunan daerah dengan kondisi kemampuan keuangan yang ada.
“Penyusunan APBD harus diarahkan pada peningkatan kualitas belanja dan efisiensi program. Tidak bisa lagi ada program yang tidak realistis atau tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.
Rudi juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai masih banyak potensi fiskal daerah yang belum dimaksimalkan, baik dari sektor pajak daerah, retribusi, maupun pengelolaan aset.
“Optimalisasi PAD harus menjadi perhatian. Kita memiliki banyak potensi yang bisa digarap lebih serius untuk meningkatkan pendapatan daerah,” katanya.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola aset milik daerah. Menurutnya, aset yang selama ini belum termanfaatkan harus masuk dalam skema strategi peningkatan pendapatan atau dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru.
“Pemanfaatan aset daerah harus lebih strategis. Jangan sampai aset hanya tercatat, tetapi tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah,” jelasnya.
Meski menghadapi tantangan fiskal, Rudi menegaskan bahwa orientasi utama penyusunan APBD harus tetap pada kepentingan publik. Ia menekankan agar sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pelayanan publik lainnya tetap menjadi prioritas.
“Yang paling penting adalah masyarakat tidak dirugikan. Meskipun penerimaan dari pusat turun, pelayanan dasar harus tetap terjaga dan pembangunan prioritas daerah tetap berjalan,” tutupnya. (ADV)
