BERAU – DPRD Kabupaten Berau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah perusahaan tambang batu bara guna membahas isu ketenagakerjaan serta pelaksanaan program perusahaan bagi masyarakat. Pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang rapat DPRD Berau pada Senin (9/3/2026).
RDP ini merupakan tindak lanjut dari permohonan yang disampaikan Aliansi Bersama Untuk Negeri terkait evaluasi pelaksanaan ketenagakerjaan, program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), serta Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang selama periode 2024–2025.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD mengundang sepuluh perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Berau. Namun, hanya empat perusahaan yang hadir untuk mengikuti rapat perdana.
Selain itu, forum juga dihadiri perwakilan pemerintah daerah, di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan Setkab Berau, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Berau.
Agenda awal pembahasan difokuskan pada persoalan penyerapan tenaga kerja, terutama terkait peluang kerja bagi masyarakat lokal di wilayah sekitar tambang.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali menjadwalkan rapat lanjutan dengan perusahaan yang belum hadir agar seluruh pihak dapat memberikan penjelasan secara terbuka.
“Kami akan mengundang kembali perusahaan yang tidak hadir pada rapat hari ini dalam RDP lanjutan. Kami berharap seluruh perusahaan dapat hadir agar pembahasan ini berjalan menyeluruh,” ujarnya.
Dedy juga meminta perusahaan tambang yang diundang pada pertemuan berikutnya membawa data lengkap mengenai tenaga kerja yang mereka pekerjakan di Berau. Menurutnya, informasi tersebut penting untuk memastikan sejauh mana kontribusi perusahaan dalam menyerap tenaga kerja lokal.
“Bagi perusahaan yang hadir diharapkan membawa data tenaga kerja. Hal ini penting untuk melihat apakah penyerapan tenaga kerja telah dilakukan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pelaporan data ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah melalui Disnakertrans agar proses pengawasan dan pendataan dapat berjalan lebih tertib.
“Untuk data ketenagakerjaan di Kabupaten Berau agar dilaporkan ke pemerintah daerah melalui Disnakertrans Kabupaten Berau sehingga dapat terdata dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Aliansi Bersama Untuk Negeri, Madri Pani, menilai perlu ada langkah konkret untuk memastikan tenaga kerja lokal benar-benar mendapat prioritas dalam proses perekrutan.
“Kami ingin memastikan bahwa para pemuda-pemudi yang diterima bekerja memang warga asli di wilayah tersebut,” ungkapnya.
Ia juga mendorong penerapan mekanisme rekrutmen satu pintu agar proses penerimaan tenaga kerja menjadi lebih transparan dan mudah diawasi.
“Kami juga mendukung ketika ada evaluasi untuk rekrutmen tenaga kerja lokal. Tapi saya inginkan sistem satu pintu dapat dilakukan di kemudian hari, seperti yang sudah diterapkan di Kabupaten Kutai Timur,” tutupnya. (ADV)
