BERAU – Menjelang pengesahan APBD 2026, DPRD Kabupaten Berau kembali menyoroti ancaman pengetatan fiskal yang diperkirakan terjadi tahun depan. Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman, menekankan bahwa kondisi tersebut harus disikapi secara strategis dengan memperkuat sektor yang berhubungan langsung dengan perekonomian masyarakat, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut Sakirman, UMKM selama ini terbukti menjadi fondasi ekonomi lokal, terutama saat daerah menghadapi tekanan ekonomi. Karena itu, meski anggaran diproyeksikan lebih terbatas, pemerintah daerah tetap diwajibkan menjaga keberlanjutan program yang mendukung pelaku usaha kecil. “Anggaran kita mungkin lebih ketat, tetapi justru di kondisi seperti ini pemerintah harus memastikan bahwa sektor UMKM tidak terabaikan. Ini sektor yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pelaku UMKM di Berau memiliki beragam potensi, mulai dari kerajinan rakyat, kuliner khas, hingga produk kreatif yang terhubung dengan industri pariwisata. Dukungan yang tepat, lanjutnya, akan memperbesar daya saing produk lokal sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Sakirman menilai bahwa berbagai program pembinaan harus mendapat alokasi yang cukup, mulai dari pelatihan peningkatan kualitas produk, fasilitasi permodalan, pendampingan digital, hingga penciptaan ruang pemasaran baru. Menurutnya, intervensi tersebut akan langsung terlihat dampaknya terhadap pendapatan masyarakat.
“Banyak UMKM kita sebenarnya sudah punya dasar yang kuat. Yang mereka butuhkan adalah pembinaan berkelanjutan dan fasilitas untuk naik kelas,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa diversifikasi ekonomi berbasis UMKM, masyarakat akan lebih rentan terhadap gejolak ekonomi. Karena itu, ia menilai wajar jika program yang dianggap tidak darurat ditunda terlebih dahulu sehingga anggaran dapat difokuskan pada sektor yang lebih kritis.
“Kalau anggaran terbatas, tentu ada yang harus didahulukan. Dan bagi kami, UMKM jelas masuk kategori prioritas yang tidak boleh bergeser,” tegasnya.
Selain mengandalkan APBD, Sakirman mendorong pemerintah untuk memperkuat kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Berau melalui program CSR, kemitraan usaha, maupun dukungan pemasaran produk lokal. Di akhir penyampaiannya, ia menegaskan bahwa DPRD Berau akan terus mengawal kebijakan anggaran agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pembangunan harus tetap berjalan, tapi harus tepat sasaran. UMKM sudah terbukti memberikan manfaat langsung bagi warga Berau,” pungkasnya. (ADV)
