BERAU – Rencana pengurangan jumlah penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi perhatian serius DPRD Berau. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat kurang mampu.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, , mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi terkait rencana pengurangan kuota peserta bantuan dari provinsi. Dari sebelumnya sekitar 13.500 penerima, diperkirakan akan berkurang sekitar 4.000 orang pada tahun ini.
“Artinya ada ribuan warga kita yang selama ini terbantu melalui BPJS berpotensi tidak lagi tercover. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran di tingkat provinsi. Namun demikian, dampaknya dinilai cukup signifikan bagi daerah, khususnya masyarakat yang bergantung pada jaminan kesehatan dari pemerintah.
Ia menegaskan, kondisi ini tidak bisa dibiarkan tanpa langkah antisipasi dari Pemerintah Kabupaten Berau. Jika tidak segera ditangani, maka masyarakat kurang mampu berisiko kehilangan akses terhadap layanan kesehatan yang selama ini mereka nikmati.
“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai ada yang tidak bisa berobat hanya karena tidak lagi terdaftar sebagai peserta,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rifai mengingatkan bahwa capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Berau selama ini sudah berada di atas 85 persen. Capaian tersebut memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan lebih cepat dan mudah.
“Capaian ini harus kita pertahankan. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat kita mundur dari kondisi yang sudah baik,” jelasnya.
Ia juga mengkhawatirkan penurunan jumlah peserta akan berdampak pada kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan, termasuk meningkatnya beban biaya yang harus ditanggung masyarakat.
Untuk itu, DPRD mendorong Pemkab Berau segera mengambil langkah strategis, termasuk membuka peluang penggunaan APBD guna menutup kekurangan kuota yang tidak lagi ditanggung oleh provinsi.
“Kalau memang memungkinkan, ini harus jadi prioritas. Pemerintah daerah perlu hadir memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan,” tambahnya.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi juga dinilai penting agar kebijakan tersebut dapat dikaji ulang atau setidaknya ditemukan solusi terbaik.
Rifai berharap persoalan ini dapat segera ditindaklanjuti agar tidak berdampak luas bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang sangat membutuhkan jaminan kesehatan. (ADV)
