BERAU – Kebijakan nasional yang berkaitan dengan program jaminan kesehatan masyarakat dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait dampaknya terhadap penerima manfaat di daerah. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, yang menyoroti kemungkinan dampak pemangkasan anggaran terhadap program BPJS.
Menurut Thamrin, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat tentunya telah melalui berbagai kajian dan analisis mendalam. Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu mencermati implementasi kebijakan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Kebijakan nasional kan pasti sudah dianalisis. Apalagi BPJS memang digunakan untuk membiayai masyarakat yang menjalankan pengobatan,” ujar Thamrin saat dimintai tanggapan terkait perkembangan kebijakan BPJS.
Ia menjelaskan, program BPJS memiliki peran penting dalam memberikan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat. Karena itu, setiap perubahan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Thamrin menilai, kondisi anggaran saat ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ia menyebutkan bahwa sejumlah sektor saat ini turut merasakan dampak penyesuaian anggaran.
“Pastinya kebijakan ini berkaitan dengan anggaran, apalagi kita ketahui anggaran saat ini terpangkas hingga 50 persen,” jelasnya.
Menurutnya, situasi tersebut berpotensi memengaruhi jumlah penerima bantuan iuran BPJS yang selama ini ditanggung oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menjadi perhatian karena program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.
Ia menambahkan, kondisi fiskal daerah juga menjadi pertimbangan penting dalam menjalankan berbagai program pelayanan publik. Di Kabupaten Berau sendiri, kata Thamrin, kondisi anggaran daerah saat ini sedang mengalami defisit.
“Pastinya dampaknya berhubungan dengan pemangkasan terhadap para penerima BPJS, untuk Berau saja anggaran daerahnya defisit,” tegasnya.
Meski demikian, Thamrin berharap pemerintah tetap dapat mencari solusi terbaik agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang layak.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program jaminan kesehatan nasional dapat berjalan optimal tanpa mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. (ADV)
