BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, Sa’ga, memaparkan kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi tekanan berat akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Penjelasan tersebut ia sampaikan saat Reses III di Kampung Teluk Harapan, Kecamatan Maratua, pada Selasa (2/12/26) malam, dalam dialog bersama masyarakat dan pemerintah kampung.
Sa’ga menerangkan bahwa pemangkasan DBH berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah menjalankan program pembangunan yang telah dirancang sebelumnya. Menurutnya, DBH yang semula disepakati mencapai Rp4 triliun kini merosot menjadi Rp2,4 triliun. Pemotongan sebesar Rp1,6 triliun itu memaksa Pemkab dan DPRD melakukan peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap prioritas pembangunan untuk APBD 2026.
“Kami cukup tertekan karena masyarakat sudah mengetahui rencana anggaran melalui reses. Tiba-tiba terjadi pemotongan besar, tentu kita harus menyusun ulang prioritas,” ujarnya.
Ia juga mengungkap bahwa dinamika pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD berlangsung cukup panas. Bahkan, jadwal paripurna sempat mengalami kemunduran akibat tarik-ulur dalam menyesuaikan struktur anggaran yang berubah drastis.
Meski demikian, Sa’ga memastikan ada dua sektor yang tidak akan tersentuh pemangkasan, yakni anggaran ketahanan pangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN, terutama yang bertugas di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia menegaskan bahwa kedua aspek tersebut harus tetap terjaga karena berhubungan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Di hadapan warga Teluk Harapan, Sa’ga juga meminta pemahaman masyarakat terkait keterbatasan fiskal yang memengaruhi kecepatan realisasi berbagai usulan pembangunan. Termasuk pembangunan tanggul penahan abrasi yang menjadi kebutuhan mendesak di wilayah pesisir. Ia mencontohkan program serupa di Pulau Derawan yang tertunda akibat persoalan sertifikasi lahan.
“Bukan kami tidak memperjuangkan, tetapi ada regulasi baru dan pemangkasan anggaran yang membuat beberapa program tertunda. Jangan sampai kepala kampung disudutkan,” tegasnya.
Sebagai legislator dari Dapil Pesisir, Sa’ga menekankan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan penahan abrasi serta infrastruktur dasar di Maratua. Ia berharap kondisi fiskal daerah segera membaik sehingga program-program yang sempat tertunda dapat kembali diprioritaskan.
“Kondisi fiskal ini bukan hanya terjadi di Berau, tetapi di seluruh Indonesia. Namun kami memastikan aspirasi masyarakat Maratua tetap masuk dalam pembahasan dan menjadi prioritas,” tutupnya. (ADV)
