BERAU – Rencana penataan kawasan wisata kuliner di Kabupaten Berau dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh agar mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Namun, DPRD Berau mengingatkan agar kebijakan tersebut juga disertai solusi yang jelas bagi para pedagang.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak hanya perlu fokus pada sektor unggulan yang sudah berkembang, tetapi juga harus memaksimalkan potensi sektor lain seperti perkebunan dan usaha kuliner.
“Sektor lain itu masih kita maksimalkan, termasuk sektor perkebunan. Begitu juga kuliner, itu juga yang kita dorong untuk terus dikembangkan,” ujarnya.
Menurutnya, sektor kuliner memiliki peluang besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, penataan kawasan kuliner harus dirancang secara matang agar mampu menampung lebih banyak pedagang sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengunjung.
“Potensi kuliner ini besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Kalau ditata dengan baik, pedagang bisa berkembang dan pengunjung juga lebih nyaman,” katanya.
Ia juga menyarankan agar kawasan wisata kuliner tidak hanya terpusat di satu lokasi. Perlu ada perluasan area agar aktivitas perdagangan dapat tersebar lebih merata.
“Maka dari itu kami menyarankan agar kawasan wisata kuliner diperluas dan yang terpenting ada distribusinya. Ini yang harus kita tingkatkan,” jelasnya.
Sumadi menilai, distribusi lokasi yang lebih merata akan memberikan kesempatan yang sama bagi pedagang untuk menjalankan usahanya. Selain itu, kawasan kuliner yang tertata dengan baik juga berpotensi meningkatkan daya tarik wisata daerah.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa penataan kawasan kuliner tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi pedagang yang sudah lama berjualan.
“Jangan sampai mereka yang sudah lama berjualan justru dilarang tanpa ada solusi yang disiapkan pemerintah,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengedepankan dialog dengan para pedagang sebelum menerapkan kebijakan penertiban.
“Kami berharap ada komunikasi dengan para pedagang. Dengan begitu penataan tetap berjalan, tetapi masyarakat juga tetap punya ruang untuk mencari nafkah,” pungkasnya. (ADV)
