BERAU – DPRD Berau melalui Komisi I memberikan perhatian serius terhadap kinerja anggaran sektor kesehatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) evaluasi LKPJ Bupati Berau bersama Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD Abdul Rivai, yang digelar Senin (27/4/2026).
Ketua Komisi I DPRD Berau, , mengungkapkan bahwa secara umum realisasi anggaran menunjukkan capaian tinggi, namun tetap perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Untuk RSUD Abdul Rivai, dari total anggaran Rp210 miliar, realisasi mencapai Rp187 miliar atau sekitar 88 persen, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SilPA) Rp23 miliar. Sementara itu, Dinas Kesehatan Berau mencatat realisasi Rp360 miliar dari total Rp421 miliar atau sebesar 83,62 persen, dengan SilPA sekitar Rp60 miliar.
“Kalau dilihat dari presentasi ialah 88 persen dengan capaian tinggi. Dari segi angka anggaran realisasi ini cukup tinggi,” ujarnya.
Meski demikian, Elita menekankan bahwa sektor kesehatan merupakan layanan dasar yang harus diprioritaskan, sehingga penyerapan anggaran seharusnya bisa lebih maksimal dan tidak menyisakan dana yang cukup besar.
“Pelayanan kesehatan ialah kebutuhan dasar sehingga kita harap penyerapan anggaran dapat maksimal dan seharusnya dapat meminimalisir SilPA,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang menghadapi tantangan, sehingga penggunaan anggaran harus benar-benar efektif dan tepat sasaran.
“Apalagi dengan kondisi anggaran yang seperti saat ini dengan kondisi tidak baik-baik saja,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Komisi I juga menyoroti sejumlah permasalahan layanan kesehatan, termasuk kejadian kekurangan obat di rumah sakit yang sempat dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, hal ini menjadi catatan penting untuk segera dibenahi.
“Misalnya rumah sakit yang memang ada pelayanan-pelayanan yang dianggap masih perlu dibenahi dan belum maksimal, seperti kekurangan obat kemarin. Ini yang kami harapkan agar ke depan tidak terjadi,” katanya.
Lebih jauh, DPRD Berau menilai kesiapan operasional rumah sakit baru juga harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Mengingat rencana operasional pada Mei 2026, seluruh aspek pendukung diminta sudah dalam kondisi siap.
“Jangan sampai nanti setelah beroperasi banyak hal-hal yang tidak siap. Seperti dengan kerja sama terhadap BPJS,” ujarnya.
Ia berharap, keberadaan rumah sakit baru nantinya benar-benar mampu memperkuat sistem layanan kesehatan dan menjawab kebutuhan masyarakat di Kabupaten Berau. (ADV)
