Ketua DPRD Berau Sebut Perbedaan RTRW Bisa Picu Sengketa Tapal Batas

BERAU – Ketua DPRD Berau, Dedy, menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam proses penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau.

Menurutnya, sinkronisasi dengan pemerintah provinsi sangat diperlukan agar kebijakan tata ruang di tingkat kabupaten dapat selaras dengan perencanaan wilayah yang telah ditetapkan oleh provinsi. Hal tersebut juga dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan baru, termasuk sengketa batas wilayah antar daerah.

Politisi dari Partai NasDem itu menjelaskan, perbedaan perencanaan tata ruang antara kabupaten dan provinsi bisa menjadi salah satu faktor yang memperumit penyelesaian persoalan tapal batas, khususnya antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.

“RTRW kabupaten seharusnya disusun dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan provinsi. Setelah itu baru ditetapkan di tingkat kabupaten. Itu memang prosedurnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila terjadi perbedaan antara RTRW kabupaten dan provinsi, maka dokumen yang digunakan sebagai acuan biasanya adalah RTRW milik provinsi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat merugikan daerah jika tidak segera diselaraskan.

Dedy juga mengungkapkan bahwa persoalan tapal batas tidak hanya terjadi di satu wilayah saja. Selain di Kecamatan Biatan, permasalahan serupa juga muncul di Kecamatan Kelay, sehingga penyelesaian RTRW menjadi semakin mendesak.

Ia mengingatkan, jika penyusunan RTRW di tingkat kabupaten berjalan lambat, bukan tidak mungkin pemerintah provinsi akan menggunakan dokumen tata ruang miliknya sendiri sebagai acuan kebijakan wilayah.

“Kalau kita terlambat, provinsi bisa saja langsung menggunakan RTRW mereka. Itu yang harus kita antisipasi,” jelasnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah agar segera mempercepat proses penyelesaian RTRW dan memastikan koordinasi dengan pemerintah provinsi terus berjalan.

“Pemerintah daerah harus memanggil pihak yang menangani tata ruang agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. RTRW ini penting dan jangan sampai tertinggal dari provinsi,” tegasnya. (ADV)