JAKARTA – Situasi penahanan kapal tanker milik Pertamina di kawasan Selat Hormuz menuai perhatian dari DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI, , menilai penanganan persoalan tersebut memerlukan langkah diplomasi langsung dari Presiden RI.
Ia mendorong untuk mengambil peran lebih aktif dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah Iran, mengingat kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang tengah memanas.
“Saya melihat persoalan kapal Pertamina ini tidak cukup ditangani di level kementerian. Perlu ada lobi langsung dari Presiden agar prosesnya lebih cepat dan efektif,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).
Menurutnya, langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan Indonesia di Iran sudah berada di jalur yang tepat. Namun, situasi yang berkembang saat ini dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih strategis dan memiliki daya tekan diplomatik lebih kuat.
“Upaya dari Kemlu tentu kita apresiasi, tapi ini menyangkut aset negara dan keselamatan awak kapal. Perlu penguatan di level kepala negara,” tegasnya.
Diketahui, dua kapal tanker milik Pertamina tertahan di wilayah Selat Hormuz seiring meningkatnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Kebijakan penutupan jalur tersebut berdampak pada lalu lintas energi global, termasuk distribusi minyak.
Syafruddin menilai, Selat Hormuz merupakan jalur vital yang memiliki peran penting dalam rantai pasok energi dunia. Gangguan di kawasan tersebut tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga stabilitas global.
“Sekitar 20 persen distribusi minyak dunia melewati jalur itu. Jadi persoalan ini bukan hanya milik Indonesia, tapi juga menjadi perhatian internasional,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, keterlibatan langsung Presiden dapat memperkuat posisi Indonesia dalam melakukan negosiasi, mengingat hubungan diplomatik yang selama ini terjalin dengan berbagai negara, termasuk Iran.
Selain itu, ia menilai situasi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperkuat strategi ketahanan energi nasional, termasuk diversifikasi sumber pasokan agar tidak terlalu bergantung pada jalur rawan konflik.
“Ini momentum untuk memperkuat strategi energi kita ke depan. Negara harus hadir melindungi kepentingan nasional di tengah situasi global yang tidak menentu,” pungkasnya. (*/)
