BERAU – Kebijakan penyusunan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau untuk para honorer mendapat perhatian dari Ketua DPRD Berau, Dedi Okto Nooryanto. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan harus difokuskan pada sektor pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.
Menurutnya, bidang pendidikan dan kesehatan menjadi kebutuhan paling mendesak saat ini.
“Yang paling dibutuhkan sebenarnya pendidikan dan kesehatan. Guru dan tenaga kesehatan itu sangat penting,” ujarnya.
Meski demikian, Dedi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan tenaga honorer di sektor lain yang telah lama mengabdi. Ia menilai, mereka tetap harus diperjuangkan untuk masuk dalam skema PPPK.
“Kita tidak bisa mengesampingkan mereka yang sudah lama mengabdi. Tetap harus diupayakan untuk diajukan, meskipun yang diutamakan memang pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran agar tidak berdampak pada pengurangan tenaga PPPK. Menurutnya, langkah penghematan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan para pegawai.
“Jangan sampai karena efisiensi justru ada pemotongan PPPK. Itu tentu akan sangat memberatkan mereka,” katanya.
Dedi juga menaruh perhatian terhadap nasib PPPK paruh waktu yang berpotensi menghadapi akhir kontrak tahun ini. Ia menilai kondisi tersebut perlu dipertimbangkan secara matang karena menyangkut keberlangsungan ekonomi para pekerja.
“Mereka sudah lama bekerja dan menggantungkan harapan pada PPPK, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban finansial,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tanggung jawab penggajian PPPK sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah, sehingga perencanaan anggaran harus dilakukan secara serius.
“Bagaimana caranya daerah mampu menganggarkan gaji PPPK ini harus dipikirkan dengan baik, karena PPPK bukan tanggung jawab pusat, melainkan tanggung jawab daerah,” pungkasnya. (ADV)
