BERAU – Dugaan persoalan internal di sektor perbankan di Kabupaten Berau mulai menuai perhatian dari kalangan legislatif. DPRD Berau menilai, jika tidak segera ditangani dengan tepat, kondisi ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, menyampaikan bahwa perbankan memegang peran strategis dalam menopang aktivitas ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang sangat bergantung pada akses pembiayaan.
Namun, ia mengungkapkan adanya indikasi perilaku tidak profesional yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu di internal lembaga perbankan. Hal ini dinilai dapat mengganggu fungsi utama perbankan sebagai mitra masyarakat.
“Perbankan seharusnya menjadi pilar bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil. Ketika muncul dugaan praktik yang tidak sehat, tentu ini merugikan banyak pihak,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan elemen utama dalam keberlangsungan sektor perbankan. Karena itu, setiap persoalan yang muncul harus disikapi secara terbuka dan bertanggung jawab oleh pihak manajemen.
“Kepercayaan itu mahal. Jangan sampai rusak hanya karena tindakan segelintir oknum,” tegasnya.
Tak hanya menyangkut nasabah, DPRD juga menyoroti dampak yang dirasakan oleh pegawai internal. Rudi mengaku menerima laporan terkait dugaan pemotongan hak karyawan, seperti insentif dan bonus, yang disebut-sebut digunakan untuk menutup kerugian tertentu.
Menurutnya, jika praktik tersebut benar terjadi, maka hal itu mencerminkan ketidakadilan bagi pegawai yang telah bekerja secara profesional.
“Kalau ada karyawan yang tidak terlibat, seharusnya tidak ikut menanggung beban. Ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan di internal,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai sistem pengawasan internal perbankan masih perlu diperkuat. Selama ini, fokus pengawasan dinilai lebih banyak diarahkan kepada nasabah, sementara kontrol terhadap internal belum berjalan optimal.
“Pengawasan ke luar memang penting, tapi pengawasan ke dalam juga tidak kalah krusial. Ini harus berjalan seimbang,” ujarnya.
Ia pun mendorong adanya evaluasi menyeluruh, mulai dari sistem rekrutmen hingga pembinaan sumber daya manusia di sektor perbankan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terulangnya persoalan serupa di masa mendatang.
“Kami harap pihak manajemen dapat segera mengambil langkah konkret guna memastikan tata kelola yang lebih transparan, adil, dan profesional,” tandasnya. (ADV)
