BERAU – Dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh seorang oknum guru di Kabupaten Berau menuai kecaman keras dari berbagai kalangan.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyebut peristiwa tersebut sebagai tamparan serius bagi dunia pendidikan dan perlindungan anak di daerah.
Ia mengaku prihatin karena tindakan yang diduga dilakukan tenaga pendidik itu justru terjadi di lingkungan sekolah, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang.
“Ini sangat memprihatinkan. Guru seharusnya menjadi pelindung sekaligus panutan bagi murid, bukan malah melakukan tindakan yang mencederai rasa aman anak-anak,” ujar Dedy saat dimintai tanggapan.
Politikus Partai NasDem itu menilai kasus tersebut tidak hanya menimbulkan trauma bagi korban, tetapi juga berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi pendidikan. Menurutnya, masyarakat kini akan lebih waspada dalam mengawasi anak-anak mereka di lingkungan sekolah.
“Kita memang memahami bahwa tidak semua guru memiliki perilaku seperti itu. Tetapi kejadian ini tentu membuat para orang tua semakin khawatir dan meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan anak-anak mereka,” katanya.
Dedy menegaskan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak, terlebih kepada anak penyandang disabilitas, harus diproses hukum secara tegas tanpa toleransi. Ia meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara serius agar memberikan efek jera.
“Kasus perlindungan perempuan dan anak tidak bisa dianggap biasa. Apalagi korbannya merupakan anak berkebutuhan khusus yang sangat rentan. Pelaku harus mendapat hukuman setimpal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya langkah konkret dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur Wilayah Berau sebagai pihak yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap satuan pendidikan tingkat provinsi.
Menurut Dedy, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Ia mendorong adanya pengawasan rutin terhadap perilaku tenaga pendidik di sekolah serta pembentukan mekanisme pengaduan yang mudah diakses siswa maupun orang tua.
“Kami berharap ini menjadi bahan evaluasi serius bagi dinas terkait. Pengawasan harus diperkuat dan perlu ada saluran pengaduan yang jelas supaya ketika ada indikasi pelanggaran bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (ADV)
