BERAU – DPRD Berau mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai langkah menjaga ketahanan pangan daerah di tengah masifnya alih fungsi lahan.
Upaya tersebut dinilai penting mengingat ekspansi perkebunan kelapa sawit terus menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan sektor pertanian dan komoditas pangan unggulan di Bumi Batiwakkal.
Pemerintah daerah sebelumnya juga telah menerbitkan aturan perlindungan lahan melalui Peraturan Bupati Berau Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara investasi perkebunan dan keberlangsungan lahan produktif untuk pertanian masyarakat.
“Jangan sampai ekspansi sawit justru menggerus lahan pangan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Ketahanan pangan harus menjadi prioritas jangka panjang daerah,” ujarnya.
Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi masyarakat, terutama bagi warga yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan hortikultura.
“Karena itu, perlindungan terhadap lahan pangan dinilai mendesak agar tidak terus tergerus alih fungsi hingga ke depannya,” bebernya.
DPRD juga menilai keberadaan Perda LP2B nantinya akan menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam mengendalikan konversi lahan produktif menjadi perkebunan maupun sektor nonpertanian lainnya.
“Regulasi ini penting supaya ada kepastian perlindungan terhadap lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber pangan daerah,” katanya.
Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Berau sebelumnya mencatat terdapat sekitar 2.311 hektare lahan yang telah dialokasikan sebagai kawasan pangan berkelanjutan di sejumlah kecamatan di Berau.
Pemkab Berau juga mengakui bahwa alih fungsi lahan ke perkebunan sawit masih menjadi tantangan utama dalam menjaga ketahanan pangan daerah. (ADV)
