BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau mulai menata pengelolaan transportasi laut dan sungai secara lebih terintegrasi. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang akan diajukan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
Dokumen tersebut diproyeksikan menjadi acuan pemerintah dalam menentukan arah pengembangan berbagai pelabuhan dan dermaga di Kabupaten Berau, termasuk dari sisi fungsi, pengelolaan, operasional hingga aspek legalitas.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Berau, Rusnan Hefni, menyampaikan bahwa proses awal saat ini difokuskan pada pendataan seluruh fasilitas pelabuhan dan dermaga yang tersebar di wilayah Berau.
Menurutnya, inventarisasi diperlukan untuk mengetahui kondisi sekaligus fungsi setiap fasilitas sebelum pemerintah menentukan pola penataan yang lebih terstruktur.
“Yang sedang kami lakukan sekarang adalah mengumpulkan data seluruh pelabuhan dan dermaga. Informasi tersebut nantinya menjadi dasar bagi kami untuk menyusun usulan Rencana Induk Pelabuhan yang akan disampaikan kepada Kementerian Perhubungan,” jelas Rusnan.
Ia menerangkan, RIP nantinya tidak sebatas menjadi dokumen perencanaan pembangunan fisik. Lebih jauh, dokumen itu akan mengatur bagaimana setiap pelabuhan dimanfaatkan dan dikelola sesuai fungsi serta ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah dermaga yang belum memiliki pembagian fungsi secara spesifik. Dengan penataan melalui RIP, pemerintah berharap tidak lagi terjadi ketidakjelasan pemanfaatan maupun tumpang tindih pengelolaan fasilitas.
“Setiap pelabuhan nantinya diarahkan memiliki peran yang jelas. Penentuan fungsinya akan melihat kebutuhan, kemampuan fasilitas dan peruntukannya, sehingga pemanfaatannya bisa lebih tepat,” katanya.
Dishub Berau juga berharap penyusunan RIP mendapat dukungan pembiayaan melalui anggaran daerah pada tahun berikutnya. Apabila dokumen tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kemenhub, peluang Berau untuk memperoleh dukungan pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dinilai akan semakin terbuka.
Rusnan menambahkan, penataan pelabuhan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Konektivitas yang lebih baik antarpelabuhan diharapkan mampu memperlancar pergerakan warga, distribusi kebutuhan pokok dan barang, sekaligus mendukung akses menuju kawasan wisata pesisir dan kepulauan.
“Harapannya, seluruh fasilitas yang ada bisa terhubung dalam satu sistem dan masing-masing menjalankan fungsi sesuai perannya. Dengan pengelolaan yang lebih tertata, mobilitas masyarakat, kegiatan logistik dan akses pariwisata dapat berjalan lebih efektif sekaligus mengutamakan keselamatan,” pungkasnya. (ADV/45)
