BERAU — Pengembangan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di tingkat kampung dinilai tidak cukup hanya mengandalkan program pembinaan dari pemerintah kabupaten. Peran pemerintah kampung dianggap penting untuk memastikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh pelaku usaha dapat terus dikembangkan.
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Berau mendorong pemerintah kampung mengambil bagian lebih aktif dalam menciptakan ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM lokal.
Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita, mengatakan selama ini pihaknya telah menjalankan berbagai bentuk pembinaan bagi pelaku UMKM maupun pengrajin. Program tersebut antara lain berupa pelatihan peningkatan keterampilan hingga memberikan kesempatan kepada pelaku usaha mengikuti kegiatan pembelajaran dan studi banding ke luar daerah.
Menurutnya, berbagai program tersebut akan lebih optimal apabila mendapat penguatan setelah pelaku usaha kembali ke wilayah masing-masing. Pemerintah kampung dinilai memiliki posisi strategis karena lebih dekat dengan aktivitas dan kebutuhan masyarakat.
“Pembinaan yang sudah diberikan harus dilanjutkan di tingkat kampung. Kami ingin pelaku usaha tidak berhenti setelah mengikuti pelatihan, tetapi ada pendampingan lanjutan agar ilmu yang mereka dapat benar-benar bisa diterapkan dalam usahanya,” ujar Eva.
Ia menilai dukungan pemerintah kampung tidak selalu harus dalam bentuk bantuan dengan nilai besar. Pemanfaatan anggaran kampung secara tepat sasaran dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang memang menunjang aktivitas produksi pelaku usaha.
Salah satunya melalui penyediaan peralatan maupun mesin sederhana yang dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi. Bantuan semacam itu dinilai lebih efektif apabila diberikan berdasarkan kebutuhan dan potensi usaha yang ada di masing-masing kampung.
“Dukungan itu bisa disesuaikan dengan kemampuan anggaran kampung. Tidak harus berupa program besar, karena peralatan produksi yang dibutuhkan pelaku usaha juga banyak yang nilainya relatif terjangkau,” jelasnya.
Selain dukungan sarana, Eva juga mendorong pemerintah kampung melakukan pemetaan terhadap pelaku UMKM yang telah mendapatkan pembinaan dari Diskoperindag.
Pelaku usaha yang memiliki kemampuan dan pengalaman lebih baik dapat didorong menjadi contoh sekaligus sumber pengetahuan bagi pelaku usaha lainnya. Dengan begitu, manfaat program pelatihan tidak hanya dirasakan oleh peserta, tetapi dapat menyebar kepada kelompok usaha yang lebih luas.
“Pelaku usaha yang sudah mendapatkan pengalaman dari pelatihan maupun studi banding bisa menjadi penggerak di lingkungannya. Pengetahuan yang mereka miliki dapat dibagikan kepada pelaku UMKM lain sehingga manfaat pembinaan menjadi lebih luas,” tuturnya.
Menurut Eva, pola kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kampung diperlukan agar pengembangan UMKM tidak berjalan secara parsial. Pemerintah daerah memberikan pembinaan dan akses pengembangan, sementara pemerintah kampung dapat memperkuatnya melalui pendampingan serta dukungan sesuai potensi lokal.
Ia berharap sinergi tersebut dapat mendorong UMKM kampung semakin mandiri, meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus memperkuat nilai ekonomi berbagai produk yang dihasilkan masyarakat.
“Kalau pembinaan, pendampingan, fasilitas produksi dan berbagi pengalaman bisa berjalan bersama, kami optimistis UMKM di kampung akan lebih cepat berkembang. Produk lokal juga punya peluang semakin kuat dan mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya. (ADV)
