BERAU – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau menegaskan agar forum tahunan tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Anggota DPRD Berau, Muhammad Ichsan Rapi, menilai masih terdapat kecenderungan pembahasan dalam Musrenbang berjalan normatif tanpa disertai tindak lanjut yang jelas dan terukur. Padahal, forum tersebut merupakan jalur utama dalam menjaring aspirasi masyarakat mulai dari tingkat kampung hingga kabupaten.
āMusrenbang jangan hanya jadi formalitas tahunan. Kita ingin forum ini menghasilkan keputusan konkret yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,ā ujarnya.
Menurut Ichsan, sejumlah persoalan mendasar di wilayah perkotaan, khususnya di Tanjung Redeb, masih menjadi pekerjaan rumah yang berulang setiap tahun. Permasalahan seperti banjir, tata kelola sampah, hingga peningkatan layanan kesehatan dinilai belum menunjukkan progres signifikan.
Legislator dari Partai Gerindra tersebut menekankan bahwa perencanaan pembangunan seharusnya disusun dengan indikator capaian yang jelas. Tanpa ukuran keberhasilan yang terdefinisi, evaluasi terhadap program akan sulit dilakukan dan berpotensi mengulang persoalan yang sama.
āKalau setiap tahun kita membahas isu yang sama tanpa perubahan berarti, itu artinya ada yang harus dibenahi dalam proses perencanaan maupun implementasinya,ā tegasnya.
Ichsan juga mendorong agar hasil Musrenbang tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, melainkan diterjemahkan ke dalam program prioritas yang realistis serta memiliki target yang dapat diawasi bersama. Transparansi dalam alokasi anggaran dan capaian program, menurutnya, menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan efektif.
āKita perlu ukuran yang jelas. Berapa titik banjir yang berhasil ditangani, bagaimana perbaikan sistem pengelolaan sampah, dan sejauh mana kualitas layanan kesehatan meningkat. Itu harus bisa dijawab secara konkret,ā tandasnya.
Lebih jauh, ia menilai Musrenbang semestinya menjadi momentum konsolidasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dalam menyepakati arah pembangunan yang berorientasi pada hasil. Dengan perencanaan yang terstruktur dan berbasis data, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan dampak nyata, bukan sekadar memenuhi siklus tahunan agenda pemerintahan.
“Ke depan semoga Musrenbang lebih substansial, partisipatif, dan terukur, sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan perubahan positif bagi masyarakat Berau,” tandasnya.Ā (ADV)Ā
