BERAU – Kinerja penerangan jalan umum (PJU) di kawasan perkotaan Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian DPRD Berau. Penataan lampu jalan dinilai belum sepenuhnya efektif, lantaran ditemukan pemasangan yang terlalu berdekatan di sejumlah titik, namun masih banyak unit yang tidak berfungsi optimal.
Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Berau, Oktavia. Ia menilai perlu adanya peninjauan ulang terhadap pola perencanaan sekaligus pengawasan PJU, agar anggaran yang digelontorkan benar-benar tepat sasaran.
Beberapa ruas jalan di pusat kota, seperti Jalan Diponegoro 1 Tanjung Redeb, disebut menjadi contoh ketidakseimbangan penataan tersebut. Di satu sisi, jarak antar lampu terpasang terlalu rapat, namun di sisi lain masih ditemukan lampu yang mati tanpa penanganan cepat.
“Kalau kita lihat di beberapa titik perkotaan, jarak antar-PJU itu terlalu dekat. Namun ironisnya, masih banyak juga lampu yang mati dan tidak segera diperbaiki. Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama, baik DPUPR maupun Dishub,” ujarnya.
Ia mendorong agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau dan Dinas Perhubungan Kabupaten Berau duduk bersama untuk menyinkronkan data serta melakukan pendataan ulang seluruh titik PJU di wilayah perkotaan.
Menurut Oktavia, pemasangan lampu yang terlalu padat tidak hanya berpotensi mubazir dari sisi pembangunan, tetapi juga berdampak pada pembengkakan biaya listrik dan perawatan rutin. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus berbasis kajian teknis yang terukur.
“Penataan harus berdasarkan kajian teknis yang jelas. Jangan sampai anggaran habis untuk pemasangan di titik yang sebenarnya sudah cukup terang, sementara di wilayah lain justru kurang penerangan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti lambannya respons terhadap laporan masyarakat terkait lampu yang mati. Kondisi tersebut dinilai mengurangi rasa aman dan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari.
“Lampu yang mati harus segera ditindaklanjuti. PJU ini menyangkut keselamatan dan keamanan masyarakat. Jangan dibiarkan berbulan-bulan tanpa perbaikan,” tandasnya.
DPRD berharap ke depan ada sistem pemeliharaan yang lebih responsif dan terjadwal, sehingga fungsi PJU sebagai penunjang keselamatan dan aktivitas masyarakat dapat berjalan maksimal. (ADV)
