OPINI – Ketika asap masuk ke ruang hidup warga, karhutla bukan lagi sekadar persoalan lingkungan. Ia berubah menjadi persoalan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keadilan sosial.
Kabut asap kembali menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kalimantan Timur. Fenomena ini seharusnya tidak lagi dipandang sebatas siklus tahunan yang berakhir ketika hujan turun atau api berhasil dipadamkan.
Pada 17 September 2026, kualitas udara di Samarinda tercatat berada pada level sangat buruk. Pemantauan Laboratorium Kesehatan Provinsi Kaltim mencatat ISPU mencapai 357, dengan konsentrasi PM2.5 sebesar 194,42 µg/m³ dan PM10 mencapai 306,65 µg/m³.
Dampaknya segera merambah sektor pendidikan. Pembelajaran tatap muka dialihkan menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada 17–19 September. Kebijakan serupa diterapkan di Kutai Timur mulai 18 September. Kondisi tersebut menunjukkan satu hal pentingz karhutla tidak berhenti di lokasi api.
Asap bergerak melintasi batas wilayah dan memasuki ruang hidup masyarakat. Sekolah, rumah, tempat kerja, pusat perdagangan hingga fasilitas pelayanan publik ikut terdampak.
Selama ini keberhasilan penanganan karhutla kerap diukur melalui jumlah titik panas, luas lahan terbakar, dan kecepatan pemadaman. Ukuran tersebut penting, tetapi belum menggambarkan seluruh persoalan. Ada biaya sosial yang tidak selalu tercatat dalam statistik.
Ketika sekolah beralih ke PJJ, misalnya, sebagian beban pendidikan berpindah ke keluarga. Orang tua harus menyediakan perangkat, koneksi internet, waktu, serta pendampingan. Tidak semua rumah tangga memiliki kemampuan yang sama.
Begitu pula sektor ekonomi, pekerja luar ruang, pedagang kecil, pengemudi, petani dan pelaku usaha yang bergantung pada mobilitas masyarakat berpotensi mengalami gangguan aktivitas.
Rumah tangga juga dapat menghadapi pengeluaran tambahan untuk kesehatan dan perlindungan dari paparan asap. Beban lain bahkan lebih tersembunyi, pekerjaan perawatan di rumah.
Ketika anak lebih banyak berada di rumah atau anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan, kebutuhan mendampingi dan merawat meningkat. Beban tersebut dapat bersinggungan dengan pembagian kerja berbasis gender, terutama bagi perempuan yang juga memiliki aktivitas ekonomi.
Karena itu, karhutla juga perlu dilihat dari perspektif keadilan lingkungan. Dampak lingkungan tidak selalu ditanggung secara merata. Kelompok dengan sumber daya ekonomi lebih besar memiliki pilihan perlindungan yang lebih banyak dibanding masyarakat dengan kemampuan terbatas.
Persoalan karhutla akhirnya bukan hanya tentang bagaimana memadamkan api, tetapi bagaimana mencegahnya.
Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, pengawasan tata kelola lahan, keterbukaan informasi kualitas udara, perlindungan kelompok rentan serta koordinasi lintas sektor. Setiap kejadian juga perlu dievaluasi agar penyebab, pengelolaan wilayah, efektivitas pengawasan dan respons dapat diperbaiki.
Sebab, jika setiap tahun siklusnya hanya kemarau–kebakaran–asap–pemadaman–hujan, maka persoalan belum benar-benar selesai.
Karhutla bukan semata persoalan api. Di balik asap terdapat anak yang kehilangan kenyamanan belajar, keluarga yang menanggung biaya tambahan, pekerja yang kehilangan produktivitas dan masyarakat yang harus beradaptasi dengan risiko kesehatan.
Maka, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari berapa titik api yang padam.
Yang juga harus dihitung adalah berapa besar biaya sosial yang berhasil dicegah dan berapa banyak masyarakat yang dapat terlindungi dari dampaknya?
Ellisa Wulan Oktavia
(Wasekum Kohati PB HMI)
