BERAU – DPRD Kabupaten Berau kembali mengingatkan para nelayan agar tidak menggunakan bom ikan dalam aktivitas penangkapan di laut. Praktik tersebut dinilai sangat merusak ekosistem laut dan berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mengatakan penggunaan bom ikan masih menjadi perhatian pihaknya. Ia menegaskan, metode penangkapan tersebut jelas melanggar aturan dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius.
“Bom ikan itu tidak boleh digunakan. Kami juga terus membicarakan soal pengawasan bersama pihak terkait,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui pengawasan di lapangan tidak mudah dilakukan. Hal ini karena aktivitas nelayan di laut sulit dipantau secara langsung.
“Nelayan berangkat ke laut dengan perlengkapan pancing atau alat tangkap lainnya. Ketika sudah di tengah laut, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan,” jelasnya.
Subroto menegaskan bahwa dampak penggunaan bom ikan sangat merugikan karena dapat mematikan berbagai jenis ikan sekaligus, termasuk ikan-ikan kecil yang seharusnya masih memiliki kesempatan untuk berkembang biak.
“Kalau bom ikan digunakan, semua ikan bisa mati, baik yang besar maupun yang kecil. Kalau ini terus terjadi, lama-lama sumber daya laut kita bisa habis,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pengawasan di wilayah perairan saat ini bukan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Pengawasan kelautan telah berada di bawah tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur.
“Kami juga mengalami kendala karena pengawasan itu berada di bawah Dinas Kelautan Provinsi (DKP) Kaltim, bukan lagi Diskan Berau,” katanya.
Meski begitu, Subroto menyebut telah mendengar adanya unit pengawasan seperti posko atau UPTD yang menjalankan pemantauan di wilayah perairan. Namun, keberadaan unit tersebut masih terbatas dari sisi sarana dan prasarana.
“Saya dengar ada posko atau UPTD yang melakukan pengawasan, tetapi mereka masih kekurangan fasilitas pendukung,” ungkapnya.
Hal tersebut ia sampaikan saat melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di kawasan pesisir. Dalam pertemuan itu, warga juga menyampaikan harapan agar pemerintah dapat membantu melengkapi fasilitas bagi petugas pengawasan di laut.
“Mungkin mereka membutuhkan dukungan seperti speed boat atau operasional lainnya supaya pengawasan bisa dilakukan dengan berkeliling dan lebih maksimal,” pungkasnya. (ADV)
