BERAU – DPRD Berau mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Pertanahan Kabupaten Berau agar segera memberikan kepastian hukum terhadap lahan yang ditempati masyarakat Semindal di Kampung Biatan Ilir.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menilai, penerbitan dokumen legalitas lahan sangat penting bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya di wilayah tersebut.
Menurutnya, banyak warga Semindal yang telah lama membuka lahan perkebunan serta membangun permukiman, namun status lahan tersebut masih masuk dalam kategori Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).
Ia menyebutkan, sebagai langkah awal pemerintah daerah dapat menerbitkan surat keterangan garapan agar masyarakat memiliki dasar administrasi atas lahan yang mereka kelola.
“Setidaknya ada surat garapan. Karena masyarakat di sana sudah bekerja, membuka kebun, dan tinggal menetap di kawasan itu,” ujarnya.
Selain itu, Subroto juga meminta instansi terkait untuk memperjuangkan perubahan status kawasan tersebut dari Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas terhadap lahan yang mereka tempati.
“Perubahan status kawasan perlu diupayakan agar hak masyarakat yang sudah lama tinggal di sana bisa terlindungi,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, masyarakat Semindal membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Berau. Terlebih wilayah tersebut turut terdampak persoalan sengketa batas wilayah antara Kabupaten Berau dan Kutai Timur.
Dengan adanya legalitas yang jelas, ia berharap potensi konflik lahan dapat diminimalkan, termasuk dari pihak luar daerah yang berupaya mengklaim lahan di kawasan tersebut. Sehingga permasalahan daoat diselesaikan oleh pemerintah.
“Kalau sudah ada legalitas yang jelas, tentu pihak lain juga akan berpikir ulang untuk mengklaim lahan yang ada di sana,” pungkasnya. (ADV)
