BERAU – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Berau untuk membahas persoalan tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur pada Selasa (10/3/2026) lalu berlangsung tanpa kehadiran Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.
Ketidakhadiran kepala daerah tersebut mendapat sorotan dari anggota DPRD Berau, Nurung. Ia menilai, pembahasan terkait tapal batas merupakan isu penting karena menyangkut kepentingan dan kehidupan masyarakat yang berada di wilayah yang masih bersengketa.
Menurutnya, forum RDP seharusnya menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menjelaskan langkah dan kebijakan yang telah diambil dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Nurung mengaku menyayangkan absennya bupati dalam rapat tersebut. Ia menilai, kehadiran kepala daerah sangat dibutuhkan agar pembahasan dapat berjalan lebih komprehensif.
“Ini sangat kami sayangkan. Untuk undangan yang bersifat seremonial sering kali bisa dihadiri, tetapi undangan DPRD yang membahas kepentingan masyarakat justru belum sempat dihadiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan tapal batas bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga menyangkut kepastian wilayah bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
Menurut Nurung, DPRD memiliki fungsi utama sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Karena itu, kehadiran kepala daerah dinilai penting agar aspirasi yang disampaikan dapat langsung ditindaklanjuti.
Ia juga menyoroti langkah pemerintah daerah yang saat ini menempatkan aparat keamanan dari TNI dan Polri di wilayah sengketa. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya bersifat sementara dan belum menyentuh penyelesaian masalah secara menyeluruh.
“Penempatan aparat memang bisa menjaga situasi tetap kondusif, tetapi itu belum menyelesaikan persoalan hingga ke akar,” katanya.
Nurung berharap pemerintah daerah dapat menunjukkan keseriusan dalam menangani polemik tapal batas tersebut, sehingga tidak terus berlarut-larut dan merugikan masyarakat di wilayah yang terdampak. (ADV)
