BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, Vitalis Paulus Lette, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia menyoroti sejumlah proyek yang secara fisik terlihat selesai, namun belum bisa difungsikan secara optimal.
Menurut Vitalis, persoalan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya sudah dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Ia menilai, pola pembangunan seperti ini menunjukkan lemahnya perencanaan yang tidak menyentuh aspek kebutuhan secara menyeluruh.
“Kamk menyoroti hal medasar yakni sektor pendidikan dan kesehatan. Dari hasil peninjauan di lapangan, khususnya di Kecamatan Sambaliung, ditemukan sejumlah bangunan sekolah dan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas yang telah berdiri, tetapi belum bisa digunakan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kendala yang terjadi bukan pada struktur bangunan, melainkan pada fasilitas pendukung yang belum tersedia. Mulai dari belum tersambungnya jaringan listrik hingga pekerjaan interior yang belum tuntas, seperti pemasangan lantai dan perlengkapan dasar lainnya.
“Jangan sampai pola pikir kita hanya sekadar membangun gedung tanpa memikirkan aspek utilitas. Perencanaan itu harus komprehensif dari hulu ke hilir. Jangan sampai bangunan sudah berdiri, tapi dua tahun kemudian mangkrak dan mengalami degradasi kualitas hanya karena anggaran lanjutan untuk fasilitas pendukung belum tersedia,” tegas Vitalis.
Ia menilai kondisi ini sebagai bentuk pembangunan yang tidak utuh atau parsial. Akibatnya, bangunan yang sudah menghabiskan anggaran besar justru tidak bisa dimanfaatkan dalam waktu cepat.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami penyesuaian, Vitalis juga meminta pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas program. Ia menekankan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi fokus utama dalam pengalokasian anggaran.
“Sudah terlalu sering kita mendengar retorika kekurangan anggaran. Namun anehnya, program-program yang seharusnya masuk kategori urgensi tinggi justru tidak tersentuh secara maksimal,” tandasnya. (ADV)
