Dominasi Usulan Jalan dan Air Bersih, DPRD Tekankan Pemerataan Infrastruktur Kampun

BERAU – Permasalahan infrastruktur dasar masih menjadi keluhan utama masyarakat di berbagai kampung di Kabupaten Berau. Dalam forum perencanaan pembangunan, mayoritas aspirasi yang disampaikan kepala kampung didominasi oleh kebutuhan peningkatan jalan penghubung serta penyediaan air bersih.

Anggota DPRD Berau, Sakirman, menilai kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah kampung masih belum merata dan perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan, dari seluruh usulan yang masuk, sebagian besar berkaitan dengan perbaikan jalan poros antar kampung yang dinilai sangat mendesak untuk segera direalisasikan.

“Kalau kita lihat, hampir 80 persen usulan itu soal jalan poros. Ini harus menjadi perhatian serius untuk pembangunan 2027,” ujarnya.

Menurut Sakirman, jalan poros memiliki fungsi vital dalam mendukung aktivitas masyarakat. Tidak hanya sebagai akses penghubung, tetapi juga berperan penting dalam menunjang roda perekonomian dan mobilitas warga sehari-hari.

“Jalan ini bukan hanya akses biasa, tapi menjadi urat nadi masyarakat. Jadi harus kita perkuat,” tegasnya.

Beberapa wilayah seperti Kampung Sukan, Tunggit, Bekat Bukur, hingga Long Lanuk disebut sebagai daerah prioritas, mengingat usulan pembangunan jalan di kawasan tersebut telah berulang kali disampaikan dalam forum sebelumnya.

Selain persoalan jalan, kebutuhan air bersih juga menjadi sorotan utama, khususnya di Kampung Bekat Bukur yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan tersebut.

Sakirman menekankan bahwa penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditunda dan harus segera dicarikan solusi konkret.

“Air bersih ini kebutuhan dasar, jadi harus segera kita carikan solusi,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi juga dirasakan di beberapa kecamatan lain seperti Tabalar dan Sambaliung yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah melalui tim teknis agar segera melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan seluruh usulan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara nyata.

“Kami harapkan tim teknis bisa segera turun, supaya apa yang diusulkan tidak hanya jadi wacana, tapi benar-benar terealisasi,” pungkasnya.  (ADV)