BERAU – DPRD Berau kembali menyoroti persoalan layanan kesehatan, khususnya terkait distribusi tenaga medis yang dinilai belum merata di seluruh wilayah. Ketimpangan ini disebut berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat, terutama di daerah terpencil.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan bahwa layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Ia menilai, persoalan utama saat ini bukan pada jumlah tenaga kesehatan, melainkan pada penempatannya yang belum tepat.
“Kalau dilihat dari hitungan, sebenarnya tenaga kesehatan kita sudah cukup. Tapi dalam penempatannya belum tepat. Ada yang menumpuk di satu wilayah, sementara daerah lain justru kekurangan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut kerap terjadi di wilayah terpencil yang justru sangat membutuhkan tenaga medis. Akibatnya, masyarakat di sejumlah daerah harus menghadapi keterbatasan akses dan layanan kesehatan yang tidak optimal.
Ia menilai, langkah evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan distribusi tenaga kesehatan berjalan lebih adil dan efektif.
“Harus dievaluasi secara detail. Di mana yang berlebih dan di mana yang kekurangan. Ini penting agar pelayanan bisa berjalan merata di seluruh wilayah Berau,” tegasnya.
Selain persoalan pemerataan, Subroto juga menyoroti masalah kesejahteraan tenaga kesehatan, khususnya terkait keterlambatan pembayaran gaji yang dinilai cukup memprihatinkan. Ia menyebut, kondisi tersebut dapat memengaruhi kinerja serta motivasi tenaga medis di lapangan.
“Ada laporan tenaga kesehatan yang sudah dua sampai tiga bulan belum menerima gaji. Ini tentu sangat berdampak pada semangat kerja mereka,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, apabila persoalan ini tidak segera ditangani, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh tenaga kesehatan, tetapi juga masyarakat secara luas. Bahkan, bukan tidak mungkin warga memilih mencari layanan kesehatan ke luar daerah.
“Jangan sampai masyarakat kita harus berbondong-bondong ke luar daerah hanya karena pelayanan di daerah kita tidak optimal,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang terukur dan berkelanjutan, tidak hanya dari sisi jumlah tenaga, tetapi juga pemerataan dan efektivitas penempatan.
“Kesehatan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah harus hadir memastikan semua masyarakat, di kota maupun di kampung, mendapatkan pelayanan yang sama,” pungkasnya. (ADV)
