BERAU – DPRD Berau menyoroti kondisi keuangan daerah tahun 2026 yang dinilai semakin tertekan. Keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah daerah diminta segera melakukan penyesuaian kebijakan, khususnya dalam menentukan prioritas pembangunan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, ahmad Rivai, mengungkapkan bahwa proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 berada di kisaran Rp2,7 triliun. Namun, tidak seluruh anggaran tersebut bisa digunakan secara fleksibel karena sebagian telah memiliki peruntukan khusus.
Dari total anggaran yang dinilai lebih realistis sekitar Rp2 triliun, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai yang mencapai Rp1,3 triliun. Kondisi ini menyisakan ruang yang terbatas untuk program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.
“Kalau dari Rp2 triliun itu belanja pegawai sudah Rp1,3 triliun, berarti ruang pembangunan tinggal sekitar Rp700 miliar. Ini yang perlu kita pertanyakan, apakah sudah ideal atau belum,” ujarnya.
Ia menilai komposisi tersebut perlu dikaji ulang agar keseimbangan antara kebutuhan aparatur dan kepentingan publik tetap terjaga. Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan alokasi anggaran lebih proporsional dan tepat sasaran.
Ahmad Rivai juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak lepas dari regulasi yang berlaku, termasuk batas maksimal belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Ia menjelaskan, tingginya belanja pegawai saat ini turut dipengaruhi oleh penambahan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang otomatis meningkatkan beban anggaran daerah.
“Sekarang realisasinya sudah Rp1,3 triliun, termasuk PPPK. Ini tentu menjadi persoalan yang harus kita dudukkan bersama, karena menyangkut kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi fiskal saat ini tidak bisa disamakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketika APBD Berau sempat mencapai sekitar Rp6 triliun, beban belanja pegawai masih dapat ditopang tanpa terlalu membebani anggaran pembangunan. Namun kini, dengan kapasitas anggaran yang menurun, dampaknya semakin terasa.
“Dulu saat APBD kita besar, angka itu masih bisa tertutup. Sekarang dengan kondisi fiskal yang berbeda, tentu harus ada penyesuaian,” katanya.
DPRD pun mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya melakukan penghematan, tetapi juga menyusun ulang perencanaan program secara menyeluruh. Setiap kegiatan diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harus benar-benar selektif,” tegasnya.
Selain itu, penurunan pendapatan daerah, termasuk dari transfer pemerintah pusat, juga menjadi faktor yang memperberat kondisi APBD. Meski demikian, DPRD menilai situasi ini bisa menjadi momentum bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk berinovasi.
“Jangan sampai keterbatasan anggaran jadi alasan menurunnya kinerja,” pungkasnya. (ADV)
