BERAU – Sorotan terhadap kinerja manajemen RSUD Abdul Rivai kembali menguat. DPRD Berau menilai berbagai persoalan yang terjadi di rumah sakit daerah tersebut sudah mendesak untuk segera ditangani melalui langkah evaluasi menyeluruh.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris menegaskan bahwa sektor kesehatan tidak boleh dikelola secara sembarangan karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Ia mengingatkan adanya kejadian krisis obat di masa lalu yang berujung pada beban utang cukup besar.
“Pelayanan kesehatan ini berkaitan dengan nyawa orang. Dulu kita tidak pernah loh tidak ada obat, sampai akhirnya utang Rp10 miliar,” ujarnya.
Menurut Waris, DPRD sebenarnya telah lebih dulu memberikan rekomendasi agar dilakukan pembenahan pada jajaran manajemen. Namun, usulan tersebut belum mendapatkan tindak lanjut dari pihak terkait.
“Kami pernah merekomendasikan untuk manajemen itu diganti, tapi tidak diindahkan. Sekarang ini sudah terlewat batas manajemen RSUD Abdul Rivai ini,” tegasnya.
Dalam evaluasi LKPJ 2025, DPRD kembali menegaskan pentingnya pergantian manajemen sebagai upaya serius memperbaiki kualitas layanan kesehatan di Berau.
“Makanya dalam evaluasi LKPJ 2025 ini kita sampaikan rekomendasi kita untuk permintaan mengganti manajemen RSUD kita ini,” katanya.
Ia juga menilai bahwa sumber daya manusia dengan kapasitas manajerial yang lebih baik masih banyak tersedia dan dapat diberi kesempatan untuk membenahi tata kelola rumah sakit.
“Banyak kok talenta-talenta yang bisa memegang manajemen RSUD Abdul Rivai yang punya manajerial yang lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, Waris turut menyoroti kebijakan pembangunan yang dinilai kurang tepat di tengah kondisi keuangan rumah sakit. Ia mencontohkan pembangunan gedung yang tetap dilakukan bersamaan dengan proyek rumah sakit baru.
“Contohnya saat kita tengah membangun RS baru dengan bangunan yang besar, mereka juga membangun gedung yang besar. Walau katanya menggunakan BLUD, tapi itu kan APBD juga karena tercatat dalam pokok APBD,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya tanggung jawab pimpinan atas berbagai persoalan, mulai dari tunggakan gaji tenaga medis hingga utang obat yang membebani rumah sakit.
“Jadi harus ada yang tanggung jawab atas permasalahan-permasalahan ini dengan melepas jabatannya. Kalau saya direktur, saya mundur,” tegasnya.
Ia juga menyoroti belum dibayarnya hak tenaga medis selama tiga bulan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
“Dengan permasalahan-permasalahan dari dokter tidak digaji tiga bulan, jasa pelayanan, hutang obat dan lainnya,” ungkapnya.
Waris menambahkan, jika tidak ada langkah mundur dari pimpinan, maka kepala daerah harus mengambil tindakan tegas.
“Kalau kiranya dia tidak mundur, pejabat di atasnya yang harusnya mengganti direkturnya. Jika saya bupatinya, hal itu yang akan saya lakukan, walau saya berteman dengan dia,” katanya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa jabatan publik harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral.
“Ini adalah standar kita dalam menjadi pejabat, kita punya amanah dan tanggung jawab,” pungkasnya. (ADV)
