BERAU – Polemik mengenai dugaan praktik nepotisme di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan publik. Pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang sempat mengaitkan kebijakannya dengan hubungan dan , dinilai sejumlah pihak sebagai langkah yang tidak tepat.
Ketua PC TIDAR Berau, Sutami, menegaskan bahwa perbandingan tersebut berisiko menyesatkan publik dan mengaburkan persoalan utama. Ia menyebut penggunaan analogi tersebut sebagai bentuk justifikasi yang tidak berdasar.
“Mengaitkan kebijakan daerah dengan relasi Pak Prabowo dan Pak Hashim itu tidak relevan. Jangan sampai publik digiring pada pemahaman yang keliru,” kata Sutami.
Ia menjelaskan bahwa hubungan antara kedua tokoh nasional itu lahir dari proses panjang, baik dalam dunia usaha maupun perjalanan politik, sehingga tidak dapat disamakan dengan penunjukan individu dalam jabatan pemerintahan daerah.
“Relasi mereka itu dibangun dari kontribusi nyata dan proses panjang, bukan karena penempatan dalam struktur jabatan yang menggunakan anggaran publik,” ujarnya.
Sutami juga menyoroti alasan gubernur yang menyebut faktor kebutuhan personal dalam melibatkan anggota keluarga di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, hal tersebut justru menunjukkan adanya kekaburan batas antara kepentingan pribadi dan fungsi jabatan publik.
“Kalau alasannya kebutuhan pribadi, seharusnya cukup menggunakan tenaga di luar struktur resmi. Jangan membawa urusan domestik ke dalam jabatan publik,” tegasnya.
Sebagai anggota DPRD Berau dari Fraksi Gerindra, ia menilai masyarakat berhak mendapatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik yang berpotensi mengarah pada konflik kepentingan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung prinsip-prinsip pemerintahan bersih sebagaimana diamanatkan dalam aturan tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Jabatan publik itu amanah, bukan ruang untuk kepentingan keluarga. Semua harus berdasarkan kompetensi dan aturan yang berlaku,” katanya.
Sutami pun mendorong agar pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh agar polemik ini tidak berlarut-larut dan merusak kepercayaan masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kinerja dan integritas, bukan narasi pembenaran. Bangun sistem yang sehat agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tutupnya. (*)
