BERAU – Rencana pengoperasian rumah sakit umum daerah (RSUD) baru di Kabupaten Berau menuai perhatian dari DPRD. Pemerintah daerah diminta tidak tergesa-gesa membuka layanan sebelum seluruh aspek kesiapan benar-benar terpenuhi.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, mengaku telah mengikuti pemaparan dari pihak konsultan terkait perkembangan pembangunan rumah sakit tersebut. Berdasarkan penjelasan itu, masa pemeliharaan proyek dijadwalkan selesai pada 8 Mei 2026, sementara operasional ditargetkan dimulai pada 20 Mei 2026.
“Saya telah mendengar penjelasan konsultan, memang pembangunan RSUD baru ini ditargetkan masa pemeliharaannya berakhir 8 Mei 2026, dengan rencana mulai beroperasi 20 Mei 2026,” ujarnya.
Meski jadwal sudah ditentukan, Nurung menilai kondisi di lapangan masih belum sepenuhnya siap. Ia menyoroti adanya sejumlah kekurangan, baik dari sisi bangunan maupun fasilitas penunjang yang dinilai perlu segera diperbaiki.
“Masih ada beberapa persoalan seperti kebocoran, kelayakan bangunan, hingga sarana ruangan dan lainnya. Pertanyaannya, apakah sudah benar-benar layak difungsikan pada tanggal itu,” tegasnya.
Selain kesiapan fisik, ia juga mengingatkan pentingnya kejelasan aspek administratif, khususnya terkait status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan penetapan tarif layanan bagi masyarakat.
“Kemudian bagaimana dengan BLUD-nya, tarifnya seperti apa. Ini harus dipetakan dengan matang sebelum rumah sakit dioperasikan,” katanya.
Nurung menilai, harapan masyarakat terhadap kehadiran RSUD baru sangat tinggi. Warga dipastikan akan membandingkan fasilitas dan layanan dengan rumah sakit yang sudah ada sebelumnya, seperti RSUD Abdul Rivai.
“Walaupun konsultan optimis, masyarakat pasti punya ekspektasi bahwa RSUD baru ini harus lebih baik dari yang lama,” jelasnya.
Ia juga menyoroti layanan BPJS Kesehatan yang menjadi perhatian utama masyarakat. Menurutnya, masyarakat tetap berharap layanan tersebut tersedia sejak awal, meskipun secara teknis mungkin belum siap.
“Termasuk BPJS, masyarakat pasti melihat ke sana. Walaupun dikatakan belum memungkinkan, masyarakat tidak akan mau tahu,” ungkapnya.
Di sisi lain, Nurung juga mengangkat potensi pertanyaan publik terkait kapasitas rumah sakit baru yang disebut memiliki jumlah kamar lebih sedikit dibanding RSUD Abdul Rivai, meski dibangun dengan anggaran besar.
“Nanti masyarakat bisa bertanya, kenapa RSUD baru yang anggarannya besar justru jumlah kamarnya lebih sedikit dari RSUD Abdul Rivai. Ini harus jadi perhatian,” tambahnya.
Ia pun menegaskan, jika sarana utama seperti alat kesehatan belum siap, maka pengoperasian sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Terlebih, pembahasan anggaran pendukung hingga kini juga belum rampung.
“Apalagi saat ini pembahasan anggaran belum masuk, jadi jangan dipaksakan. Kami ingin pemerintah benar-benar memaksimalkan kesiapan jika memang ingin dioperasikan,” tandasnya. (ADV)
