BERAU – Peringatan tahunan di bidang pendidikan kembali menjadi ruang untuk menilai sejauh mana sistem yang berjalan benar-benar menyentuh kebutuhan peserta didik. Di tengah laporan peningkatan angka partisipasi sekolah yang hampir mencapai titik maksimal di sejumlah wilayah, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan sisi lain yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Berbagai persoalan mendasar masih membayangi dunia pendidikan, mulai dari keterbatasan sarana hingga tekanan ekonomi yang dirasakan oleh siswa. Kondisi ini kerap luput dari perhatian, meski memiliki dampak langsung terhadap kualitas pengalaman belajar.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak semestinya diukur dari angka statistik semata. Ia mengingatkan bahwa di balik capaian tersebut, masih ada realitas yang perlu diperhatikan secara serius.
“Secara angka memang kita melihat kemajuan yang signifikan, tetapi kita tidak boleh menutup mata terhadap kondisi riil di lapangan. Masih ada anak-anak yang bersekolah dalam keterbatasan, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti perlengkapan sekolah,” ujarnya saat dimintai keterangan, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, orientasi pendidikan harus melampaui sekadar akses, dengan menitikberatkan pada kualitas serta keadilan bagi seluruh peserta didik. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan setiap anak dapat belajar dengan layak tanpa terbebani persoalan ekonomi.
“Jangan sampai pendidikan kita terlihat maju di atas kertas, tetapi menyisakan cerita-cerita pilu di bawah. Kasus-kasus seperti ini harus menjadi alarm keras bahwa masih ada yang perlu dibenahi secara serius,” tambahnya.
Ia juga menyoroti arah kebijakan di tingkat pendidikan tinggi, khususnya terkait wacana pengurangan program studi yang dinilai terlalu berorientasi pada kebutuhan industri. Menurutnya, pendekatan tersebut perlu dikaji secara lebih seimbang.
“Pendidikan bukan hanya soal mencetak tenaga kerja, tetapi juga membentuk karakter, pemikiran kritis, dan kepekaan sosial. Semua bidang ilmu punya peran penting,” tegasnya.
Momentum refleksi ini, lanjutnya, diharapkan tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan menjadi titik evaluasi menyeluruh bagi para pemangku kebijakan.
“Kami berharap ke depan kebijakan pendidikan dapat lebih berpihak pada kemanusiaan, bukan sekadar pada angka dan kepentingan ekonomi semata,” tandasnya. (ADV)
