BERAU – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong menilai kondisi Perumda Batiwakkal saat ini berada dalam situasi yang cukup berat akibat meningkatnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan perusahaan.
Menurutnya, perusahaan daerah yang bergerak di sektor pelayanan air bersih tersebut sudah terlalu lama tidak melakukan penyesuaian tarif, sementara harga pokok produksi terus mengalami kenaikan mengikuti perkembangan ekonomi.
“Kalau melihat kondisinya sekarang, istilahnya hidup segan mati tak mau. Tarif tidak pernah naik sejak 2011, sementara biaya operasional terus berubah,” ujarnya.
Meski begitu, Rudi mengapresiasi kemampuan Perumda Batiwakkal yang masih mampu mempertahankan layanan di tengah tekanan keuangan. Namun ia menilai ketergantungan terhadap pemasukan dari sambungan rumah (SR) bukanlah skema yang ideal untuk menopang keberlangsungan perusahaan.
“Ini luar biasa masih bisa bertahan. Tapi kalau hanya mengandalkan pemasukan dari sambungan rumah, tentu tidak sehat untuk jangka panjang,” katanya.
Karena itu, ia mendukung rencana penyesuaian tarif air bersih dengan mekanisme bertahap agar tidak membebani masyarakat kecil. Ia mengusulkan penerapan sistem klaster, dimulai dari pelanggan rumah tangga menengah ke atas, sektor industri, hingga perhotelan.
Setelah kelompok tersebut, penyesuaian tarif dapat diterapkan secara perlahan kepada pelanggan rumah tangga menengah sampai kelompok subsidi.
“Harus dibuat bertahap dan terstruktur supaya adil. Jangan langsung menyasar masyarakat kecil,” tegasnya.
Rudi menambahkan, Perumda Batiwakkal merupakan salah satu perusahaan daerah yang dinilai memiliki kinerja cukup baik di Berau. Karena itu, ia berharap perusahaan tersebut bisa semakin sehat secara finansial dan tidak terus bergantung pada subsidi pemerintah daerah.
“Ini salah satu perusda terbaik yang kita punya. Maka kondisinya harus benar-benar sehat agar pelayanan maksimal bisa terus berjalan tanpa ketergantungan pada subsidi daerah,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pembahasan terkait penyesuaian tarif air telah beberapa kali dilakukan dalam rapat internal antara Komisi II DPRD Berau bersama pihak Perumda Batiwakkal.
Menurutnya, apabila skema pendapatan perusahaan tidak segera diperbaiki, maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap keberlanjutan usaha di masa mendatang.
“Setiap tahun sebenarnya ada SK penyesuaian tarif dari gubernur. Sangat disayangkan kalau sampai pengelolaannya nanti diambil alih pihak lain, padahal ini investasi besar milik daerah,” pungkasnya. (ADV)
